Penyampaian Nota Keuangan Dan Raperda Tentang APBD Kabuoaten Sintang, Oleh Bupati Sintang

Sintang 02/11 -Bupati Sintang Jarot Winarno beserta ketua DPRD sintang, Danrem 121/ABW, wakil-wakil ketua dan seluruh anggota DPRD kabupaten sintang, anggota forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten sintang, kepala kejaksaan negeri sintang, kepala kepolisian resort sintang. komandan kodim 1205 sintang, ketua pengadilan negeri sintang, komandan batalyon infantri 642/kapuas, sekretris daerah, sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN, BUMD, di lingkungan pemerintah kabupaten sintang. Dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Sintang, Dengan Agenda Penyampaian Materi Nota Keuangan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, di gedung DPRD sintang. Jumat 2 November 2018. Bupati Sintang Jarot mengatakan kepada DPRD kabupaten sintang, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten sintang, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjalankan salah satu tugas konstitusional saya selaku kepala daerah kabupaten sintang, yaitu menyampaikan materi nota keuangan dan rancangan peraturan daerah kabupaten sintang tentang apbd kabupaten sintang tahun anggaran 2019 kepada DPRD kabupaten sintang. Ketua, wakil-wakil ketua dan anggota dewan dan hadrin yang saya hormati, dalam lingkup rpjmd kabupaten sintang ahun 2016-2021, posisi penyusunan apbd tahun anggaran 2019 berada di tahun ketiga dalam upaya pencapaian visi misi dan prime mover pembangunan kabupaten sintang. tahun 2019 kami sebut sebagai tahap percepatan dalam mencapai target rpimd tahun 2016-2021. setelah tahap konsolidasi di tahun 2017 dan tahap penguatan di tahun 2018 telah kita lalui, maka di tahun 2019kita akan melalui tahap percepatan, yaitu upaya mengakselerasi mplementasi seluruh program prioritas yang terdapat pada 6 prime mover pembangunan daerah. sebagai tahun berada di tengah dari periodesasi 2016-2021, penyusunan apbd menjadi sangat krusial, karena menjembatani pondasi pembangunan yang sudah terbangun sebelumnya, dengan tujuan akhir hendak dicapai di tahun 2021 mendatang. Oleh karena itu, penyusunan apbd tahun 2019 harus sungguh-sungguh kita lakukan agar menghasilkan postur dan substansi APBD yang baik, tepat, berkualitas dan berdampak luas untuk kemajuan kabupaten sintang tahun 2019. ujar Jarot. seperti kita pahami juga, tahun 2019 adalah tahun politik, karena akan kita laksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPR provinsi dan kabupaten/kota. dalam suasana dan dinamika politik kebangsaan seperti itu, kita harus memiliki pondasi dan dinamika perekonomian nasional dan daerah yang stabil dan kondusif, sehingga dapat mendukung proses penguatan demokrasi bangsa, faktor penentu kuatnya pondasi perekonomian tersebut diantaranya kebijakan fiskal yang tepat tertuang dalam APBN dan APBD. pada tanggal 31 Oktober yang lalu, pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2019. berbagai asumsi kebijakan yang tertuang dalam apbn 2019, harus dapat kita terjemahkan di daerah dalam penyusunan apbd tahun 2019. di tahun 2019 kita sudah mulai menerapkan sistem informasi manajemen perencanan, penganggaran dan pelaporan atau simral. Sistem ini telah melakukan migrasi aplikasi keuangan daerahyang selama ini berbasis proprietary closed source, ke aplikasi yang berbasis web dan free/open source software, sehingga terjadi integrasi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran pembangunan daerah. dalam penyusunan apbd 2019, kita berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD serta dokumen kua dan ppas tahun 2019 yang telah disepakati bersama. tema RKPD kabupaten sintang tahun 2019 adalah”penurunan angka kemsikinan melalui peningkatan infrastruktur dasar, sanitasi dan optimalisasi air bersih serta peningkatan sumber energi baru terbarukan” dari tema ini, RKPD tahun 2019 menetapkan sasaran-sasaran strategis yaitu: pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,5 persen: jumlah penduduk miskin ditargetkan sebesar 8,21 persen: inflasi ditargetkan sebesar 6,48 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,01 persen. saudara ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan yang terhormat, berangkat dari kondisi dan situasi terkini daerah ang didukung oleh dokumen rencana pembangunan rang ada, maka pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok substansi kebijakan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah kabupaten sintang. kata Jarot. tahun anggaran 2019 sebagai berikut: total anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar 1,88 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 1,8% dibanding tahun 2018. Mengenai penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar 147,8 milyar rupiah, menurun sebesar 16,7% dari tahun anggaran 2018. penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yakni bersumber dari dana bagi hasil paak/bagi hasil bukan pajak pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar 42 milyar rupiah sama dengan tahun anggaran 2018, penerimaan yang bersumber dari dana alokasi umum atau dau tahun anggaran 2019 sebesar 909,4 milyar rupiah sama dengan tahun anggaran 2018, begitu pula dnegan dana alokasi khusus atau dak pada tahun anggaran 2019 sebesar 372,4 milyar rupia sama dengan tahun angga n 2018. Selanjutnya, target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2019 sebesar 411,2 milyar rupiah atau meningkat sebesar 18,58% dibanding tahun 2018. mengenai rancangan anggaran belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2019 sebesar 1,95 triliaun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,92%, dari tahun anggaran 2018, dengan penjelasan sebagai berikut: belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 1,15 triliun rupiah atau meningkat sebesar 0,49% dari tahun anggaran 2018. untuk jenis belanja bantuan sosial sebesar 9,34 milyar, atau meningkat sebesar 470,5% dari tahun 2018 karena peningkatan bantuan sosial dari dak afirmasi perumahan dan pamsimas. sedangkan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 6,92 milyar, atau meningkat sebesar 84.719 dari tahun 2018. Sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar 800,5 milyar rupiah atau meningkat sebesar 6.630% dari tahun anggaran 2018. untuk jenis belanja pegawai meningkat sebesar 146,9, jenis belanja barang dan jasa menurun sebesar 6,73% dan jenis belanja modal meningkat sebesar 9.95%. mengenai rancangan angaran pembiayaan nota tahun anggaran 2019 sebesar 67,6 milyar rupiah atau meningkat sebesar 43,9% dari tahun anggaran 2018. pada komponen penerimaan pembiayaan daerah sebesar 80,1 milyar rupiah, meningkat sebesar 38,4o. sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar 12,5 milyar rupiah, atau meningkatan sebesar 15,1% dari tahun anggaran 2018. saudara-saudara sidang dewa serta hadirin yang saya hormati jika melihat postur rancangan APBD tahun anggaran 2019 yang sudah duelaskan, dapatlah dipastikan bahwa kita belum keluar dari kondisi dilema anggaran seperti yang teradi di tahun anggaran 2018, sehingga kita memiliki hambatan-hambatan untuk merealisasikan target-target dalam RPJMD tahun 2016-2021. sasaran strategis yang kita tetapkan dalam RKPD memang belum optimal didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. apalagi kondisi global dan nasional yang masih rentan dengan potensi krisis multi dimensi, membuat keblakan nasional dapat berubah secara mendadak dan drastis. pungkas Jarot.

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *