Jakarta, detiksatu.com || Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi sektor kelautan.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengoptimalkan potensi laut secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya laut.
Progres 65 Titik Tahap Pertama
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan pers usai rapat menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 65 titik saat ini telah mencapai progres sekitar 50 persen.
“Progres fisik rata-rata sudah menyentuh angka 50 persen dan ditargetkan segera rampung sesuai arahan Presiden.
Kami memastikan pembangunan ini tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas sarana dan prasarana yang benar-benar mendukung produktivitas nelayan,” ujar Trenggono.
Ia menjelaskan, konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terintegrasi yang mencakup hunian layak, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), tempat pelelangan ikan modern, akses permodalan, hingga pendampingan usaha. Pemerintah ingin memastikan nelayan tidak lagi bekerja dalam ekosistem yang terfragmentasi, melainkan dalam sistem yang terorganisir dan berkelanjutan.
Dikelola BUMN Untuk Perkuat Ekosistem
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola oleh BUMN, yakni PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
Menurut Dony, pengelolaan oleh BUMN bertujuan memaksimalkan potensi laut Indonesia secara profesional dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan produktivitas industri perikanan nasional.
“Kampung nelayan ini tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dipersiapkan secara bisnis. Kami menyiapkan skema offtake hasil produksi nelayan agar ada kepastian pasar, sehingga nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan bisnis yang terstruktur akan memberikan kepastian harga, stabilitas pasokan, serta membuka akses ekspor bagi produk perikanan unggulan. Dengan demikian, nilai tambah hasil tangkapan dapat dinikmati langsung oleh nelayan dan pelaku usaha di daerah.
Konsolidasi Galangan Kapal di Bawah PT PAL
Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan industri galangan kapal nasional. Dony menyoroti bahwa sektor galangan kapal menunjukkan pertumbuhan positif berkat dorongan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong modernisasi armada perikanan.
Sebagai langkah strategis, pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal nasional di bawah koordinasi PT PAL Indonesia. Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, serta daya saing industri perkapalan dalam negeri.
“Konsolidasi ini akan memperkuat kemampuan nasional dalam membangun kapal perikanan dan kapal pendukung lainnya. Targetnya dalam waktu dekat sudah bisa dirampungkan, sehingga kita memiliki satu ekosistem galangan kapal yang kuat dan terintegrasi,” kata Dony.
Langkah tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja baru, baik bagi tenaga teknis perkapalan, insinyur, maupun tenaga kerja terampil lainnya. Selain itu, penguatan industri galangan kapal akan mengurangi ketergantungan pada impor kapal dan komponen utama.
Hilirisasi dan Daya Saing Global
Presiden Prabowo dalam rapat menekankan pentingnya hilirisasi hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar ekspor. Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan ikan, termasuk produk beku, olahan siap saji, hingga komoditas bernilai tinggi seperti udang dan tuna premium.
Dengan integrasi antara Kampung Nelayan Merah Putih, pengelolaan oleh BUMN, serta konsolidasi galangan kapal di bawah PT PAL Indonesia, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai pasok yang efisien dari laut hingga pasar global.
Rapat terbatas tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Percepatan pembangunan kampung nelayan dan konsolidasi industri perkapalan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional berbasis sumber daya kelautan.
Red-Ervinna
