Kondisi jalan lingkungan yang rusak dan menghambat mobilitas warga dinilai sebagai bukti belum adanya pembangunan infrastruktur jalan yang signifikan selama dua periode pemerintahan desa.
Masri, salah satu warga setempat, mengkritik perencanaan anggaran desa yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan utama masyarakat.
“Dua periode pemerintahan desa telah berlalu, tapi jalan yang rusak terus dibiarkan. Kami ingin pemerintah desa serius melihat prioritas pembangunan,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Kampung Guha, H. Irjo, menegaskan bahwa upaya swadaya warga hanya bersifat sementara.
“Swadaya warga hanya solusi jangka pendek. Kami berharap desa lebih fokus pada pembangunan yang permanen, termasuk alokasi Dana Desa yang tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran desa.
“Sering kali kami tidak mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan dan digunakan. Kami butuh keterbukaan,” ungkap salah satu warga yang turut bergotong royong.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait program Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perbincangan di tingkat desa, khususnya dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa.
Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, alokasi untuk program koperasi mencapai 58,03 persen dari total Dana Desa tahun 2026, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Meski demikian, warga Kampung Guha berharap Pemerintah Desa segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur jalan, agar aktivitas dan kualitas hidup masyarakat tidak terus terganggu.
Sumber: Masyarakat Kampung Guha, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak
