Menurut mantan kehutanan dalam tradisi diplomasi dunia Islam, wafatnya seorang pemimpin spiritual sekaliber Ali Khamenei bukan hanya peristiwa domestik Iran, tetapi memiliki resonansi geopolitik dan emosional di berbagai negara berpenduduk Muslim.
Mskaban menilai, setidaknya pernyataan empati kemanusiaan dapat disampaikan tanpa harus masuk pada posisi politik tertentu.
“Ini bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga sensitivitas terhadap solidaritas umat. Prabowo terlihat takut ke AS dengan tidak mengucapkan bela sungkawa,” kata mskaban kepada wartawan pada (8/3/26)
Pada saat belasungkawa dari banyak pemimpin-pemimpin dunia terhadap tokoh spiritual di Iran, Ahmad Ali Khamenei, memang semua orang menunggu kapan Presiden Republik Indonesia memberikan pernyataan belasungkawa, justru ternyata itu lebih dipeduli oleh beberapa ketua-ketua partai dan kemudian oleh salah seorang Menteri Kabinet, itu Kemenhan.
Ada jedah waktu untuk memberikan pernyataan itu.Ini memang banyak menjadi pertanyaan kenapa Presiden Republik Indonesia terlambat memberikan ucapan berasungkawan terhadap pemimpin Iran.
"Jadi kenapa terlambatan itu, mungkin waktu itu Presiden sedang keliling dan beliau ingin mendengar dari banyak tokoh-tokoh.
Karena kita tahu bahwa Amerika dan Israel lah sumber pemicu utama terjadinya perang dengan Iran tegas mskaban,
Semua perang dimulai oleh Amerika dan Israel menyerang Iran, jika ISRAEL tidak menyerang Iran Tidak akan terjadi situasi yang seperti sekarang ini
Apalagi jelas-jelas pemerintah Amerika dalam hal ini Donald Trump
Dan Netanyahu itu mereka menyerang langsung membunuh pemimpin tertinggi Iran Saya kira ini memberikan luka yang panjang bagi seluruh sebagian besar masyarakat di Teheran
Harusnya Amerika dan Israel lah yang harus mementikan peperangan. Bukan Teheran, karena Teheran itu diserang.
Jadi harusnya pemerintah Amerika, Donald Trump dan Nyeta Nyahu harus minta maaf kepada seluruh rakyat Teheran.
Jadi bukan mendesak Teheran, memediasi Teheran.
Ia berpendapat bahwa Indonesia selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut, kata mskaban, semestinya memungkinkan pemerintah menyampaikan sikap kemanusiaan tanpa dianggap berpihak secara militer atau strategis.
