Tapanuli tengah,detiksatu.com || Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyatakan optimisme tinggi untuk segera menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari - Maret 2026. Penyaluran ini mencakup 17 kecamatan dengan total 41.717 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
"Kami pastikan bantuan pangan alokasi Februari - Maret 2026 untuk Tapanuli Tengah tetap disalurkan sesuai komitmen," tegas Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Kendala Global dan Solusi Logistik
Sebelumnya, distribusi bantuan sempat mengalami jeda teknis akibat kelangkaan kemasan plastik standar keamanan pangan. Masalah ini dipicu oleh melonjaknya harga biji plastik global sebagai dampak konflik di Timur Tengah.
Namun, kendala tersebut kini telah teratasi setelah Kantor Pusat Bulog di Jakarta mengirimkan kembali stok kemasan yang dibutuhkan ke daerah.
"Mudah-mudahan pada minggu kedua ini kemasan sudah kami terima. Jika lancar, penyaluran akan dilanjutkan paling cepat pada minggu ketiga Mei ini," tambahnya.
Pengawalan Ketat dari Relawan Naposo Prabowo-Gibran
Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kunjungan koordinasi Ketua Umum Organisasi "Naposo Prabowo-Gibran", Andri Christanto Malau, MM. Organisasi ini diketahui terafiliasi dalam jaringan komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah di bawah pimpinan Muhammad Qodari.
Andri menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat proses distribusi ini agar selesai tepat waktu sesuai janji pihak Bulog, yakni pada 31 Mei 2026.
"Kami akan terus memantau dan melakukan update monitoring secara berkala. Fokus utama kita adalah memastikan hak masyarakat Tapanuli Tengah terpenuhi tepat pada waktunya," ujar Andri.
Terkait teknis di lapangan, Andri menjelaskan bahwa data penerima manfaat bersumber dari data Kementerian Sosial tahun 2025. Ia menekankan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan dapat diperbarui.
Data yang dipakai saat ini bukan 'paku mati'. Jika ada perubahan status penerima, seperti pindah domisili atau meninggal dunia, masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk pemutakhiran data. Jangan sampai ada kericuhan hanya karena masalah administrasi yang tidak akurat," pungkasnya.
Reporter: Jhon henri M Silaban
Kaperwil sumatera Utara

