GUNUNGSITOLI,DETIKSATU.COM || Dugaan pelayanan terhadap ibu hamil yang dipulangkan dari Puskesmas Gunungsitoli Barat kian meluas. Selain persoalan penanganan medis, sikap dan etika pegawai saat menerima tamu turut menjadi perhatian.
Peristiwa berlangsung pada saat Tim Investigasi LSM PKP bersama sejumlah awak media mendatangi Puskesmas Gunungsitoli Barat. Kedatangan tersebut bertujuan meminta penjelasan langsung terkait kasus seorang ibu hamil asal Desa Gada yang datang dengan tanda-tanda hendak melahirkan, namun dipulangkan dan akhirnya melahirkan di rumah tanpa pendampingan tenaga medis.
Wawancara berlangsung di ruang kerja Kepala UPTD Puskesmas Gunungsitoli Barat, Darni Susanti Zebua. Namun suasana berubah tak lama kemudian. Salah seorang pegawai masuk ke ruangan tanpa izin terlebih dahulu, duduk di kursi kosong, lalu tiba-tiba memotong pembicaraan yang sedang berlangsung padahal wawancara berjalan bersama pimpinan instansi.
"Saya beri pemahaman…" demikian ucapan pegawai itu tiba-tiba, memutus jalannya wawancara.
Ketika awak media menanyakan kapasitasnya memberikan penjelasan kepada publik, pegawai tersebut justru menyampaikan:
"Saya sebagai penghuni di sini merasa terganggu dengan pemberitaan sebelumnya."
Situasi sempat memanas, hingga Kepala Puskesmas kembali mengambil alih dan menenangkan suasana.
Peristiwa tersebut mendapat teguran tegas dari Wakil Sekretaris DPD LSM PKP, Yason Yonatan Gea, S.Pd. Menurutnya, tindakan itu sama sekali tidak mencerminkan etika pelayanan publik, apalagi dilakukan di hadapan pimpinan.
"Jangankan pelayanan yang baik di Puskesmas Gunungsitoli Barat, etika pegawai saja tidak ada. Apalagi terhadap masyarakat kecil," tegas Yason.
Ia menegaskan lingkungan fasilitas kesehatan seharusnya menjadi teladan keramahan, kesopanan, dan penghormatan kepada setiap orang yang datang. Tindakan memotong pembicaraan tanpa izin justru memperburuk citra pelayanan yang sejak awal sudah dipertanyakan masyarakat.
Yason menjelaskan kedatangan pihaknya bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan semata-mata kepedulian terhadap keselamatan ibu dan bayi yang membutuhkan pertolongan.
"Ini misi kemanusiaan dan misi kesehatan yang berpihak kepada rakyat kecil," ujarnya.
Ia menekankan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berulang. Jika keluhan pelayanan terus muncul, Pemerintah Kota Gunungsitoli wajib menelusuri akar masalahnya mulai dari kesesuaian prosedur, kualitas komunikasi petugas, hingga kesiapan sumber daya manusia.
LSM PKP menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pelayanan yang dinilai kurang memadai.
Secara resmi, LSM PKP meminta Wali Kota Gunungsitoli dan Kepala Dinas Kesehatan Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Puskesmas Gunungsitoli Barat beserta seluruh jajarannya.
"Wali Kota Gunungsitoli dan Kepala Dinas Kesehatan harus segera mengevaluasi kepala puskesmas dan seluruh pegawainya. Pelayanan kesehatan harus berpihak kepada keselamatan masyarakat," tegas Yason.
Evaluasi ini, kata dia, tidak boleh berhenti sekadar di klarifikasi internal. Masyarakat berhak mendapat jaminan bahwa standar pelayanan kesehatan benar-benar diterapkan, terutama saat warga membutuhkan pertolongan persalinan yang mendesak.
Di sisi lain, Yason juga mempertanyakan kesesuaian penjelasan yang disampaikan pihak puskesmas dengan keterangan suami Pasien
"Apapun yang disampaikan Kepala Puskesmas pada saat itu, diduga hanya sebagian pembenaran diri, karena berbanding terbalik dengan apa yang diutarakan oleh suami pasien," katanya.
Oleh karena itu, diperlukan pertemuan yang melibatkan seluruh pihak pasien, keluarga, tenaga kesehatan yang bertugas, serta manajemen puskesmas agar fakta dapat diungkap secara objektif. Inti persoalannya bukan sekadar siapa yang benar atau salah, melainkan memastikan apakah pasien yang datang meminta pertolongan telah dilayani sesuai standar keselamatan pasien atau tidak.
Hingga berita ini diturunkan, desakan masyarakat dan rencana aksi dari LSM PKP terus mengarah pada langkah nyata Pemerintah Kota Gunungsitoli. Warga menunggu transparansi serta perbaikan pelayanan yang sesungguhnya.(SZ)
