Detiksatu.com
Bagi anda yang akan atau sering mendatangi kantor-kantor pemerintahan untuk mengurus sesuatu hal yang berkaitan dengan struktur dan prosedural data kepemerintahan pasti sudah pesimis terlebih dahulu karena sistem birokrasi pemerintahannya.
Mulai dari anggapan rumit, lama, panjang, dan berbelit sudah menjadi rahasia umum baginya. Sebetulnya apa sih birokrasi itu ? Menurut sistem tata bahasa, birokrasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki rantai komando yang berbentuk piramida, dimana lebih banyak orang yang ada pada tingkatan bawah daripada tingkat atasnya, biasanya hal ini ditemui pada struktur pemerintahan sifatnya administratif. Namun dengan adanya birokrasi yang berlaku di indonesia justru dianggap sangat merepotkan dan berbelit – belit.
Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang sudah bosan dan pesimis ketika menghadapi permasalahan dalam birokrasi pemerintahan kita.
Terdapat banyak kejadian nyata yang dialami masyarakat Indonesia dalam melakukan sistem birokrasi yang panjang, melelahkan, serta berbelit – belit. Misalnya saja pada pembuatan sertifikat tanah, pembuatan izin usaha, dan berbagai pembuatan surat – surat penting.
Kita tahu bahwa pembuatan berbagai macam surat penting melalui birokrasi pemerintahan dengan proses yang lama. Proses yang lama dan berbelit inilah yang dimanfaatkan para pejabat untuk mengambil keuntungannya sendiri.
Seperti contoh jika ada seseorang yang sedang mengurus perizinan usaha, perizinan usaha biasanya digunakan bagi para pendiri usaha sebagai syarat administrasi pengajuan kredit bank.
Perizinan usaha ini ditangani degan birokrasi yang berbelit sehingga proses keluarnya izin memakan waktu yang lama. Disinilah akan timbulnya korupsi berupa sogokan dari pemilik usaha kepada pejabat terkait agar dapat memermudan dan mempercepat proses keluarnya izin usaha tersebut.
Tidak dipungkiri, kejadian tersebut memang membuktikan bahw birokrasi di Indonesia sangat dekat sekali dengan adanya tindakan korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang sudah menjamur di Indonesia dan bersemayam ditubuh birokrasi.
Sejak zaman kolonial sampai sekarang penyakit ini tak kunjung sembuh bahkan malah menjadi jadi. Dalam rentang waktu yang cukup panjang dari zaman kolonil hingga pascaa era reformasi tidak membawa banyak perubahan.
Karena sistem yang dibangun pada masa kolonial masih diwarisi dan diadopsi oleh birokrasi dan pemerintahan Indonesia. Bedanya dulu Indonesia dijajah bangsa asing sekarang dijajah bangsa sendiri. Memang sangat miris, namun inilah yang benar – benar terjadi pada masyarakat kita.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam birokrasi Indonesia lebih banyak oknum dari pada pejabat jujur. Suara segelintir orang justru menjadi skala prioritas. Pelayanan publik kini tidak lagi menjadi skala prioritas.
Sehingga tidak salah jika banyak birokrat yang terjerat kasus korupsi, Karena mereka telah mendua dan berpaling dari rakyat. Sangat Miris ketika kepercayaan rakyat dihianati. Tetapi seiring berjalannya waktu rakyat sudah terbiasa.
Sekarang aktor korupsipun bertambah, Tidak hanya birokrat yang memainkan skenario korupsi tetapi rakyatpun ikut mengambil peran.
Mungkin rakyat telah lelah dan putus asa. Ketika birokrat bermain api rakyat justru ikut ikutan bermain api,Sehingga api menjadi semakin besar dan mungkin bisa membakar negeri ini. Begitu pula dengan korupsi, oknum birokrat dan rakyat bekerjasama menghancurkan negeri ini.
Sistem yang menjadi alat birokrasi justru membuka peluang untuk terjadinya korupsi, prosedurnya yang lama dan berbelit membuat dalih rakyat menghalalkan cara untuk melakukan korupsi, dan payung hukum yang tidak kokoh terseret arus dan tidak mampu mengawasi dan mengatasi terjadinya korupsi. Kini birokrasi ramah dengan korupsi.
Penulis : Gita Pratiwi
