Detiksatu.com
Birokrasi di Indonesia memang selalu menjadi sebuah diskusi khusus yang mungkin tidak ada hentinya dan tidak pernah membosankan untuk menjadi sebuah pembahasan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya problematik dalam pelaksanaannya yang jauh dari harapan. Meskipun pemerintah mulai memperbaiki tata pemerintah dan sistem birokrasi yang lebih efisien dan tidak berbelit – belit, namun belum juga menampakkan hasil yang signifikan.
Perubahan birokrasi yang ditunggu oleh masyarakat banyak terdapat pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga reformasi di Indonesia tidak terasa begitu bermakna bagi rakyat jika pelayanan publik masih tetap mengecewakan.
Max Weber adalah seorang tokoh besar Sosiologi yang berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1864 – 1920 dan mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Beliau juga sangat banyak berkontribusi khususnya pada perkembangan ilmu sosiologi dan hukum masyarakat.
Salah satu teorinya tentang birokrasi mungkin bisa menjadi pembahasan yang menarik mengingat birokrasi yang ada di Indonesia justru malah menyimpang dari teori Max Weber ini. Menurut Max Weber, ada beberapa tipe ideal birokrasi yang rasional, namun pada tiap poin – poin tersebut justru berbanding terbalik dengan fakta yang telah ditemui di negara kita. Misalnya hal yang pertama menjadi pembahasan yakni menurut Max Weber
“Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya” namun pada kenyataannya banyak pejabat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sesuatu hal diluar kekuasaanya, inilah yang menjadi salah sehingga banyak orang yang akan dirugikan atas kekuasaannya yang digunakan secara sembarangan.
Mengapa bisa terjadi Birokrasi yang berbelit?
Pertanyaan ini memang terkadang menjadi pertanyaan besar bagi kita, namun untuk menjawab pertanyaan seperti ini sebetulnya memang ada 3 alasan besar tentang mengapa demokrasi di Indonesia ini berbelit dan sangat rumit.
Berikut penjabarannya :
1. Birokrasi yang berbelit memang disengaja oleh segelintir oknum
Sistem birokrasi di Indonesia memang sudah sangat berbelit dan panjang. Salah satu penyebab utama yang membuat proses birokrasi berjalan lambat yakni justru bersumber dari beberapa oknum pejabat yang memang disengaja agar menjadi lama. Hal ini biasanya untuk mencari keuntungan semata oleh pihak pejabat tersebut sehingga masyarakat ditempatkan pada dua pilihan sulit yakni menambah uang untuk pemrosesan yang cepat atau menambah waktu tunggu menjadi panjang. Hal ini memang dirasa tidak adil untuk masyarakat, namun memang itulah yang sering terjadi pada birokrasi Indonesia saat ini.
2. Pejabat yang hanya ikut dan tidak berfikiran cerdas
Hal yang kedua yang menjadi penyebab alasan mengapa birokrasi di Indonesia ini menjadi rumit karena para petugas atau pejabat negara hanya menjalankan apa yang sudah diwariskan oleh pejabat sebelumnya dan tidak memikirkan bagaimana cara merubah proses birokrasi agar berjalan lebih efisien dan efektif. Sehingga meskipun pejabat administratif tersebut sudah diganti berkali kali dalam beberapa periode maka akan tetap saja menggunakan cara lama yang itu – itu saja dalam menjalankan birokrasinya. Hal inilah yang menyebabkan birokrasi di Indonesia justru akan semakin buruk dan tidak berkembang dengan baik.
3. Tidak memiliki keterampilan manajemen dan administrasi yang baik.
Para aparatur negara yang dipilih menjadi pelayan masyarakat harusnya mampu memiliki kebisaan atau keterampilan yang mumpuni sehingga cara – cara kerja birokrasi yang baik dapat terwujud. Memang tidak dipungkiri bahwa keterampilan dan pemikiran yang cerdas menjadi salah satu kunci utama jalannya birokrasi yang baik dan efisien. Jadi jika dari aparatur negaranya sendiri tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengubah sistem birokrasi kita menjadi baik maka hal ini akan berjalan secara terus enerus dengan kondisi yang semakin memburuk.
Selain ketiga hal penting tersebut, ada juga hal – hal kecil yang mungkin dianggap tidak penting bagi sebagian orang dalam menjalankan birokrasi yang baik misalnya adanya kepentingan politik, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan masih banyak lagi. Padahal Teori Max Weber menyatakan bahwa birokrasi itu adalah sistem kekuasaan dimana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi juga menekankan pada aspek “disiplin”. Sebab itu Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan – aturan tertulis, dan rasional yang artinya mudah dipahami, dipelajari, dan jelas penyebab sebab-akibatnya.
Sistem Birokrasi di Indonesia memang sudah jauh dan melenceng dari teori birokrasi Max Weber. Peng-efisienkan birokrasi yang berbelit sudah dilakukan dari belasan tahun lalu namun tetap saja menjadi persoalan hingga saat ini. Adanya kesadaran dan kecerdasan untuk memangkas sistem birokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan dinamis juga akan berdampak baik pada masyarakat, sebaliknya jika hal ini terus dibiarkan maka kredibilitas pemerintah tentang pelayanan masyarakat dengan birokrasi yang rumit menjadi menurun bahkan masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan oleh pemerintah.
Penulis : Kurniansyah
