Agustus 9, 2018 Oleh Admin 0

BUPATI SINTANG HADIRI EKSPOSE PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN YANG BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN


Sebagai
salah satu pengelolaan kebun kelapa sawit yang baik adalah selalu memperhatikan
ekosistem kawasan konservasi alam tentunya hal itu menjadi acuan pokok dalam
membangun perusahaan yang tepat sasaran dalam menjaga lingkungan sekitar,
dengan demikian, Bupati Sintang, Jarot Winarno menghadiri kegiatan rapat
Ekspose Pengelolaan Usaha Perkebunan yang berbasis lahan berkelanjutan dalam
rangka areal konservasi dalam konsensi oleh PT. Mitra Nusa Sarana, yang
dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Jalan dr.
Wahidin Sudirohusudo, pada hari Rabu sore (8/8/2018).
Dalam
kegiatan rapat tersebut, hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang, H. Ahmad Dharmanata, kemudian Konsultan Ata Marie yaitu Alex Troop.
Bupati
Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa salah satu perusahaan yang mengusung
kegiatan ini adalah salah satu group yang menyelenggarakan dan mengikuti sesuai
aturan protokol Rontable Suitainable Palm Oil Plantation atau RSPO,
“jadi PT. Mitra Nusa Sarana atau MNS ini adalah group pertama yang mengikuti
aturan RSPO tersebut, jadi dia didalam pengelolaannya sangat ketat untuk
mendapatkan izin wilayah dari masyarakat”, kata Jarot.
Menurut
Jarot bahwa sistem yang digunakan adalah metode perizinan yang memakan waktu
yang cukup lama, “untuk mendapatkan izin tersebut, mereka PT. MNS ini butuh
waktu pendekatan dengan masyarakat dengan tahapan-tahapan yang lama bahkan
sampai berbulan-bulan”, tambahnya.
Karena,
sambung Jarot sesuai dengan aturan Protokol RSPO dalam membangun suatu
perusahaan harus memberikan peta wilayah dengan jelas, “seluruh masyarakat
dikumpulkan mereka untuk mendapatkan persetujuan, kemudian pihak MNS itu memetakan
izin yang mereka dapatkan secara partisipatif, agar peta wilayah yang mereka
dapatkan itu lebih jelas, lebih tajam, dan lebih tepat, agar mereka tidak
membuka lahan pada wilayah konservasi tinggi”, sambungnya.
Selain
itu juga Bupati Sintang menyampaikan bahwa ada sekitar 42 hektar lebih kawasan
yang diidentifikasi mengandung stock karbon yang tinggi, “kawasan konservasi
tersebut harus dijaga baik-baik oleh masyarakat, oleh Pemerintah bahkan oleh
Perusahaan”, sampaikannya.
Jarot
memberikan dukungan terhadap perusahaan kebun kelapa sawit yang menjunjung
tinggi nilai konservasi alam, “jadi Pemerintah Daerah mendukung program seperti
ini, karena ini selain untuk menumbuhkembangkan sektor perekonomian di
masyarakat akan tetapi juga tetap menjaga, memperhatikan nilai-nilai konservasi
alam, dan ini dapat menjadi contoh bagi kebun-kebun kelapa sawit yang lainnya
untuk dapat memperhatikan kawasan konservasi alam dalam pembangunan perusahaan
kebun kelapa sawit”, ungkapnya.
Sementara itu,
Konsultan Ata Marie yang merupakan konsultan di bidang kehutanan dan perkebunan
pada pelaksana HCS di PT. MNS, yaitu Alex Troop memaparkan bahwa PT. MNS ini
adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, yang telah
melaksanakan assessment HCV dan HCS yang bertujuan mengacu kepada Perda
Provinsi Kalimantan Barat No. 6 tahun 2018, “jadi tujuan kami untuk menjaga
kelestarian fungsi ekologi, kemudian mendorong pelaku usaha untuk membangun
kawasan konservasi, serta memelihara keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat
yang berdampak kepada perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan”, kata Alex
Troop
Alex
menjelaskan juga besaran luas areal izin daripada perusahaan Mitra Nusa Sarana
dihadapan Bupati Sintang dan para peserta rapat, “bahwa areal izin MNS ini sekitar
18,027 Hektarare yang berada di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah dan wilayah
Kecamatan Ketungau Hulu dimana diareal tersebut berdampingan dengan sembilan
desa dengan jumlah penduduk kurang lebih delapan ribu jiwa”, jelasnya.
Selain itu
juga, sambung Alex dalam pemaparannya mengatakan bahwa MNS sudah melakukan
aktivitas pemetaan partisipatif yang dilakukan konsultasi draft rencana
penggunaan lahan, “kami sudah sampaikan draft rencana pengguna lahan, kemudian
disampaikan dampak dari hasil akhir rencana penggunaan lahan, kami lakukan juga
sesi tanya jawab, diskusi,meminta saran dan masukan dari masyarakat terkait
dengan areal konservasi , serta mengadakan forum group discussion terkait
identifikasi dan konfirmasi pemilik lahan yang masuk dalam areal konservasi dan
tidak lupa kami meminta persetujuan atau penolakan