 |
| Foto : ilustrasi |
Detiksatu.com
Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pembenahan di bidang pelayanan administrasi publik. Saat ini, pemerintah Kalbar mulai merevitalisasi sistem birokrasinya ke ranah digital. Atau yang dikenal dengan istilah E-Government.
Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, sistem administrasi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Pontianak mendapatkan penghargaan di bidang inovasi. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kalbar, Dra Sri Jumiadatin dalam sebuah wawancara dengan Tribunpontianak.co.id.
Menurut Jumiadatin, inovasi berupa digitalisasi sistem administrasi publik menjadi keharusan bagi birokrasi pelayanan masyarakat Kalbar. “Tanpa inovasi kita akan mati,” ungkapnya seperti yang dikutip Tribunpontianak.co.id.
Standar Pelayanan Publik Kalbar Perlu Ditingkatkan
Jumiadatin juga menjelaskan bahwa birokrasi yang baik seharusnya mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Lewat inovasi administrasi publik, masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan secara tepat, efisien, dengan biaya yang minim.
“Inovasi yang sederhana akan memangkas waktu dan biaya pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalbar juga turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sistem birokrasi pemerintahan Kalbar.
Secara nasional, data Ombudsman menyebutkan bahwa Provinsi Kalbar termasuk dalam daftar provinsi yang belum memperoleh nilai kepatuhan tinggi (Zona Hijau) untuk pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Ombudsman bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi sistem administrasi publik di setiap lembaga negara agar memenuhi standar pelayanan publik.
Hasil penilaian ini diklasifikasikan ke dalam 3 zona kepatuhan, yaitu zona merah untuk nilai kepatuhan rendah, zona kuning untuk nilai kepatuhan sedang, dan zona hijau untuk nilai kepatuhan tinggi.
Penilaian ini diberikan berdasarkan 19 indikator standar pelayanan publik, seperti maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, fasilitas, pengelolaan pengaduan, kinerja, visi misi pelayanan, dan atribut petugas.
Dalam penilaian Ombudsman, sejak tahun 2013 sampai 2018, Provinsi Kalbar selalu berada pada tingkat kepatuhan sedang (zona kuning).
Pontianak Jadi Role Model Pelayanan Publik
Salah satu kota di Kalimantan Barat, Pontianak menjadi contoh penerapan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Melalui sistem administrasi publik yang dijalankan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2PT) Pontianak, Kota Khatulistiwa ini berhasil dinobatkan sebagai Role Model Penyelenggaraan Publik nasional.
Tak hanya itu, Pontianak bahkan mendapatkan Rating Digital Government Readiness karena telah siap menjalankan sistem pemerintahan berbasis digital.
Hal ini dibuktikan melalui program pelayanan informasi e-Government yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan di seluruh birokrasi pemerintahan Kota Pontianak.
Melalui sistem digital ini, masyarakat akan mendapatkan akses keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan keungan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah Kota Pontianak.
Sistem ini memanfaatkan aplikasi digital bernama Smart Government.
Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik berupa proses pengurusan izin, pengaduan keluhan, memberi saran atau masukan kepada pemerintah, bahkan memantau kinerja pemerintahan Kota Pontianak.
Keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dari sistem digital adalah menciptakan transparansi dalam penerapan birokrasi pemerintahan. Karena berbasis data dan dapat diakses siapa pun, administasi publik berbasis digital mudah diterapkan, lebih tepat sasaran, dan tentunya dapat membatasi interaksi antara oknum pemerintah dengan masyarakat.
Sehingga, dapat memperkecil kemungkinan terjadi tindakan pelanggaran seperti pungli dan korupsi di kalangan oknum pegawai pemerintahan.
Sumber: Tribunpontianak.co.id, Infokomputer.grid.id
Penulis : Maulidiya
