• Mei 7, 2021

Hari Ini Komisi D DPRD Sintang Terima Audiensi Ikadum

 Hari Ini Komisi D DPRD Sintang Terima Audiensi Ikadum

 

SINTANG-Ketua
Komisi D DPRD Sintang, Harjono memimpin pertemuaan audiensi dari komunitas
Ikatan Keluarga Uud Danum (IKADUM) Sintang, di ruang sidang gedung DPRD
Sintang, Rabu (18/3/2020).

Kami
berterima kasih atas kehadiran kita pada pertemuan ini. Ada 2 permasalahan
utama yang disampaikan oleh masyarakat lewat komunitas Ikadum yang mewakili
masyarakat Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, ungkap Harjono.
Permasalahan pertama masyarakat ingin mengajukan peninjauan atas operasional
perusahaan perkebunan kelapa sawit. Persoalan kedua tentang masyarakat yang
kurang sependapat atas rencana operasional perusahaan perkebunan baru, tambah
politisasi Partai Golkar itu.

Turut
hadir dalam pertemuan ini, anggota Komisi D DPRD Sintang lainnya, Zulherman,
Agutinus, Anastasia, Jhon Xifli dan Heri Jamri. Tampak pula anggota DPRD
Sintang yang berasal dari daerah pemilihan Serawai Ambalau, Sandan bertindak
mendampingi masyarakat dari komunitas Ikadum.

Hermanus
Hengki selaku sekretaris Ikadum dan juga merangkap sebagai juru bicara
menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan penolakan pada masuknya PT Lingga Jati
Allmansyurin (LJA) yang saat ini sedang melakukan sosialisasi dengan masyarakat
setempat. Penolakan tersebut didasarkan pada persoalan yang sudah ada
dimasyakarakat oleh perusahaan sebelumnya. Pihaknya ingin adanya proses
evaluasi terhadap kedua perusahaan yang sudah beroperasi di Serawai-Ambalau, PT
SHP dan PT SSA terlebih dahulu.

Kami
tidak menolak investasi masuk ke tempat kami, namun kami merasa perlu kejelasan
lebih jauh terkait beberapa hal. Dalam hal ini, ada beberapa persoalan yang
terjadi di masyarakat yang belum terselesaikan antara perusahaan yang sudah ada
di sana. Mohon hal itu diselesaikan lebih dahulu. Kami merasa yang ada masih menimbulkan
banyak masalah masa sudah ada perusahaan baru yang mau masuk lagi, ungkap
Hengki.Hal ini ditegaskan lagi oleh sejumlah tokoh masyarakat yang juga cukup
banyak hadir pada pertemuan ini.

Tim
Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) selaku wakil dari pemerintah,
diwakili oleh Gunadi selaku kepala bidang pengembangan perkebunan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Sintang menjelaskan sebelum munculnya perijinan PT
LJA, ada ijin yang diberikan untuk PT Agro Surya Mandiri dan PT Agro Bina
Lestari. Namun kedua perusahaan ini tidak melakukan proses tindaklanjut
pekerjaan operasional. Sehingga pada April 2020 ijin usaha perkebunan kedua
perusahaan tersebut dicabut.

Sebelum
pembangunan operasional kebun, pihak perusahaan melakukan proses sosialisasi
kepada masyarakat setempat. Pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dan
masyarakat setempat di kelola oleh koperasi sebagai masyarakat yang mengerjakan
kebun plasma sebagaimana yang telah diatur bersama oleh kedua belah pihak,
ungkap Gunadi. Berkenaan dengan PT LJA kami belum bisa memberikan materi karna
ijinnya diluar kewenangan dinas kami, mungkin bisa ditanyakan dan disampaikan
keterangannya oleh rekan dari dinas terkait,tambahnya.

DetikSatu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related post