• April 17, 2021

Jarot Pimpin Rapat Kerja Bersama Forkopimcam Terkait Antisipasi Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sintang

 Jarot Pimpin Rapat Kerja Bersama Forkopimcam Terkait Antisipasi Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sintang

SINTANG-Sebagai upaya
mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau,
Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Sintang
Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 18
Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten
Sintang, yang dipimpin langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno dalam rapat
kerja bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Sintang yang
dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, pada Kamis, (11/6/2020).

Turut mendampingi Bupati Sintang,
Komandan Kodim 1205 Sintang, Letkol.Inf. Eko Bintara, Kapolres Sintang, AKBP.
John H.Ginting, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Kepala
Kejaksaan Negeri Sintang, serta para pimpinan OPD.

Bupati Sintang, Jarot Winarno
menyampaikan bahwa dalam kondisi menyambut musim kemarau disaat pandemi
Covid-19 itu membuat keadaan semakin memburuk bagi kesehatan masyarakat, “kalau
kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan kualitas udara memburuk, udah itu
ditambah lagi dengan Corona, Karhutla dan Corona itu jadi duet maut, sehingga
semakin berdampak pada sektor kesehatan bahkan juga berdampak pada sektor
perekonomian, seperti harga karet akan anjlok, arus barang tidak lancar, dan
harga tidak terkontrol”, kata Jarot.

Dengan demikian, sambung Jarot
Winarno, dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang
diimbangi dengan bertumbuhnya ekonomi masyarakat, maka dibuka lahan bertani
lebih banyak, “dengan kondisi ekonomi saat ini, kita dorong masyarakat untuk
membuka lahan bertani lebih banyak, dengan catatan tidak ada kriminalisasi
kepada peladang, kita atur bagaimana berladang tetapi tidak membuat kualitas udara
yang buruk”, sambungnya.

Masih kata Bupati Sintang, dengan
hadirnya Peraturan Bupati yang terbaru akan mempermudah masyarakat peladang
untuk melakukan aktivitas kearifan lokalnya, “kita bersyukur di Sintang sudah
ada Peraturan Bupati (Perbup), dan Perbup ini sudah ketiga kalinya, pertama
kita sudah ada Perbup No.57 tentang tata cara buka lahan, disitu sudah diatur
bagaimana membakar yang terkendali, kemudian kita evaluasi karena banyak proses
yang rumit, dan kita keluarkan lagi Perbup No.31 tahun 2020 ini yang
bertujuan  proses administrasi di tengah
masyarakat semakin mudah”, tambahnya.

Dengan adanya Perbup No.31 Tahun
2020, lanjut Bupati Sintang, akan memberikan payung hukum kepada para peladang
yang ada di Kabupaten Sintang, “jadi kita letakkan kearifan lokal ditempatnya,
dengan cara kita lindungi, kita ayomi, tetapi dengan kita organisir, supaya
tidak menyebabkan bencana karhutla dan asap yang berlebihan dengan melibatkan
masyarakat adat dan masyarakat sipil”, ujarnya.

Bupati Sintang meminta kearifan
lokal dengan cara membakar lahan itu harus ada pemurnian, “kita minta pemurnian
dari kearifan lokal tersebut diatur, kita ayomi dan lindungi, tidak boleh lebih
dari 2 hektar, kemudian satu minggu sebelum membakar harus melapor kepada
aparat, kita organisir, membuat sekat api, lakukan secara gotong royong, dan
buka lahan untuk komoditas lokal, seperti padi ladang, sawit, sahang/lada”,
tambahnya.

“jika kebakaran hutan dan lahan
terjadi pada saat pandemi covid-19, maka asap akan memperparah situasi corona,
karena sifatnya corona ini ialah Pnemounia yang menyerang paru-paru, apalagi
kalau asap yang diakibatkan karhutla semakin parah, maka makin jadi dia”,
lanjut Bupati Sintang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah
Kabupaten Sintang dalam paparannya, menjelaskan Perbup Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31Tahun 2020
tentang Cara Pembukaan Lahan Oleh Warga Masyarakat, “jadi pada Pasal 2 itu
berbunyi Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan dengan
cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan cara pembakaran terbatas dan terkendali”,
kata Yosepha Hasnah.

Yosepha Hasnah menjelaskan tata
cara dalam pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali,
“Kades/Lurah mendata masyarakat petani tradisional yang akan membuka lahan
dengan cara pembakaran terbatas diwilayahnya, petani tradisional harus mengisi
formulir yang akan disampaikan kepada Kades/lurah, hanya diperbolehkan untuk
ditanami jenis varietas lokal, tidak membakar melebihi 2 hektar per Kepala
Keluarga, Kades/Lurah wajib mengatur, membuat jadwal pembukaan lahan untuk
mengindari jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 hektar dalam satu hari
dan kades/lurah wajib melarang pembukaan lahan yang dibakar melebihi 20 hektar
dalam 1 hari, Kades/Lurah sampaikan Surat dan Jadwal pembakaran dari masyarakat
kepada Camat, kemudian diteruskan kepada BPBD Sintang dan Bupati Sintang”,
jelas Yosepha Hasnah dalam pemaparannya.

Kemudian, Komandan Kodim 1205
Sintang, Letkol Inf. Eko Bintara, mengatakan bahwasannya kegiatan dalam
mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sudah dilaksanakan oleh
pihak TNI, “jadi langkah-langkah antisipasi terkait karhutla di Kabupaten
Sintang, kami selaku TNI sebetulnya sudah sejak lama diperintahkan untuk
mengantisipasi hal ini yang akan memasuki musim kemarau, bahkan Pangdam sudah
menginisiasi program Langit Biru yang dilaksanakan oleh cabang bawah seperti
Korem, Kodim, dan Koramil hingga Babinsa.

Terkait dengan Program Panglima
Kodam yakni Langit Biru, Komandan Kodim 1205 Sintang juga  menyampaikan bahwa Perbup Sintang no.31 tahun
2020 yang mewadahi kearifan lokal juga sejalan dengan Program Pangdam yang
Langit Biru “jadi dimana cara bercocok tanam dengan tahap pembakaran itu tidak
dilarang, tetapi diwadahi, dilestarikan dengan catatan itu adalah tanaman
komoditas lokal, tentunya dengan Perbup ini kami dari TNI membantu percepatan
Pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemda itu sendiri, sehingga kita lebih
gencar melakukan sosialisasi apalagi sudah dikeluarkan Perbup ini, maka kami
sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan antisipasi terhadap potensi
Karhutla”, ujar Komandan Kodim.

DetikSatu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related post