MAHASISWA PRIHATIN, KONFLIK APBD MELAWI TAK KUNJUNG SELESAI

oleh
MELAWI – Terkait konflik APBD
Melawi itu, mahasiswa asal Kabupaten Melawi yang tersebar di beberapa perguruan
tinggi di Pontianak juga merasa prihatin dengan kondisi APBD Melawi ini.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kabupaten Melawi
(HMKM) pun melakukan audensi kepada Pemkab dan DPRD Melawi, Rabu (28/11)
diruang rapat Kantor Bupati Melawi.
Konflik berkepanjangan antara
eksekutif dan legislatif di Pemkab Melawi terkait dengan perseturuan
pelaksanaan APBD Melawi telah merugikan kepentingan rakyat dari sisi
perekonomian dan mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Tarik menarik kebijakan atau
kekuasaan ini seakan-akan lebih mengedepankan egonya masing-masing dan lupa
bahwa rakyat adalah pemegang andil kekuasaan tertinggi diatas segala-galanya
pada realisasi APBD tersebut. Masyarakat Melawi berharap mengakhiri semua konflik
itu karena kuncinya adalah untuk kepentingan rakyat.
Kehadiran mahasiswa yang
difasilitasi Bagian Humas Setda Melawi ini diterima Wakil Bupati Melawi, Dadi
Sunarya UY, didampingi Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono, beserta jajaran serta
dihadiri Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin dan LO Kodim.
Menurut Dwi Supriadi, maksud dan
tujuan gabungan mahasiswa asal Kabupaten Melawi beraudensi ke Pemkab dan DPRD Melawi,
karena merasa ikut prihatin terkait kisruh APBD Melawi antara eksekutif dan
legislatif sangat menyedihkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 ini tak
kunjung selesai.
Dwi berharap komflik APBD Melawi
ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terulang lagi pada APBD Melawi
tahun-tahun berikutnya yang berdampak langsung untuk kepentingan rakyat Melawi.
“Terpenting adalah bagaimana
realisasi APBD ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”
harapnya.
Rekan Dwi Supriadi, Putri, juga
mengatakan terkait kedatangan mereka beraudensi soal konflik APBD Melawi itu
merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap Pemkab Melawi. “Yang kami
ketahui dalam mengikuti perkembangan konflik APBD Melawi ini saling lempar bola
mengenai tanggungjawab antara eksekutif dan legislatif,” paparnya.
“Kami sudah muak dan bosan
mendengar drama konflik APBD ini dan tersebar hingga ke daerah luar Melawi.
Kami malu dan sangat prihatin melihat persoalan APBD ini. Untuk itu kami
meminta kepada legislatif dan eksekutif untuk mengkahiri konflik serta tidak
terulang lagi,” ucap Putri dengan nada tinggi.
Mahasiswa lainnya Plorensius
dikesempatan audensi itu menyampaikan, apabila terjadi kembali lagi isu konflik
APBD ini di tahun 2019 mendatang, lebih baik mundur para pejabat di eksekutif
dan DPRD. “Lebih baik mundur apabila ada lagi perseteruan APBD ini,” sebutnya.
Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya
UY, menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, bahwa kondisi APBD Melawi tidak bisa
dijadikan sebagai suatu perbandingan seperti isu yang tersebar dimasyarakat dan
media sosial. Ditegaskan Dadi, kondisi APBD Melawi tidak seperti isu yang viral
di media sosial akhir-akhir ini.
Dadi pun menyampaikan, bahwa
hubungan antara legislatif dengan eksekutif selama ini terkait soal APBD
berjalan harmonis, karena pelaksanaan APBD secara menyeluruh melalui prosedur
dan mekanisme yang ada. “Mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan untuk
kemajuan Melawi lebih baik dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang tidak jelas
terlebih di media sosial,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Sekda Melawi,
Ivo Titus Mulyono, menambahkan persoalan perjalanan APBD Melawi sejak tahun
2016 hingga tahun 2018 memang selalu difasilitasi Pemprop Kalbar, namun
tidaklah seperti yang tersebar dimasyarakat, bahwa realisasi APBD Melawi macet
atau tidak berjalan.
“Seperti APBD Melawi tahun 2018
ini sudah berjalan, namun ada sedikit permasalahan terkait pencapaian target
karena membayar utang jangka pendek, hingga APBDP Melawi 2018 tidak ada dan
diganti menjadi peraturan bupati (Perbup),” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Melawi
Abang Tajudin mengatakan, pada dasarnya hubungan legislatif dan eksekutif di
pemerintahan ini berjalan harmonis. Tajudin menyebutkan, sedikit perbedaan
pendapat dengan eksekutif merupakan hal yang biasa, karena lembaga legislatif
adalah lembaga politik yang mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Tajudin mengakui memang ada
konflik APBD Melawi ini antara legislatif dan eksekutif khususnya tahun 2018
ini, secara garis besar karena APBD Melawi 2018 lebih besar pasak daripada
tiang. Menurut Tajudin, asumsi APBD 2018 jumlah pendapatan dengan realisasi
jauh berbeda sehingga mengganggu proses pembangunan. ( Bgs )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.