• April 17, 2021

Pemkab Sintang-BPN Gelar Sidang Pertimbangan Landreform Tahun 2020

 Pemkab Sintang-BPN Gelar Sidang Pertimbangan Landreform Tahun 2020

Bupati Sintang yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si memimpin
jalannya Sidang Pertimbangan Landreform Tahun 2020 di Pendopo Bupati Sintang
pada Selasa, 16 Juni 2020.  Hadir dalam
siding tersebut anggota panitia pertimbangan landreform Kabupaten Sintang yang
merupakan kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sintang dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang Junaedi beserta jajarannya.
Sidang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di
Kabupaten Sintang tahun 2020 yang sudah berhasil menyelesaikan 7. 350 persil
sertifikat tanah di 5 kecamatan dan 15 desa melalui program redistribusi.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang Yosepha Hasnah menjelaskan bahwa sidang panitia pertimbangan landreform
terkait pelaksanaan program redistribusi tahun 2020 harus menghasilkan
keputusan yang kuat sehingga memberi manfaat bagi masyarakat yang sudah
mendapatkan sertifikat tanah melalui program redistribusi. “program
redistribusi tanah ini sangat baik. Kami Pemkab Sintang sangat mendukung untuk
dilanjutkan. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program redistribusi
tanah di Kabupaten Sintang. Dan kami merasa, Tim BPN Kabupaten Sintang sangat
bekerja keras dan professional  serta
mampu bekerjasama dengan Pemkab Sintang. Kami Pemkab Sintang sangat terbantu
dengan program redistribusi ini. Karena sudah berjalan dengan baik” terang
Yosepha Hasnah.

Junaedi Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa instansinya juga terdampak
penyebaran Covid-19 terutama pengurangan anggaran sehingga redistribusi tanah
tidak sesuai target. “tahun 2020 ini sebenarnya kami menargetkan bisa
menyelesaikan 12.000 persil sertifikat tanah melalui program redistribusi
tanah, tetapi anggaran kami juga dirasionalisasi sehingga program redistribusi
tanah kami hentikan dan baru mencapai 7. 350 persil sertifikat tanah di 5
kecamatan Dn 15 desa. Tapi tahun 2021 akan kami lanjutkan kembali” terang
Junaedi.

Elisa Gultom Kadis Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Sintang mengharapkan pelaksanaan program redistribusi
tanah di lapangan tidak ada masalah. “makanya sosialisasi sangat penting.
Sehingga masyarakat paham dan tidak ada masalah dalam pelaksanaan program ini.
Dan meskipun program ini berjalan. Saya juga berharap program sertifikasi tanah
melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), tetap bisa dilanjutkan juga”
harap Elisa Gultom.

Herkulanus Roni Kadis
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengharapkan
agar program sertifikasi tanah melalui redistribusi tanah ini bisa masuk ke
Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah khususnya terhadap warga desa perbatasan.
“saya berpandangan bahwa dengan memiliki sertifikat tanah, maka persoalan
pergeseran patok bisa diatasi. Terima kasih untuk Desa Sungai Seria Kecamatan
Ketungau Hulu  ada 520 persil.  Dan program ini bisa digeser juga ke Serawai
dan Ambalau juga. Di Kabupaten Sintang ini 42 desa masih masuk kawasan hutan
lindung. Sehingga warga tidak bisa urus administrasi tanah mereka. Mohon bisa
dibantu pengurusan sertifikat tanah mereka. Soal konflik batas wilayah Desa
Bungkong Baru dengan Sungsong juga mohon dibantu data-data supaya bisa cepat
selesai” harap Herkulanus Roni.

Henri Harahap Kadis Pertanahan
dan Penataan Ruang mengharapkan agar program redistribusi tanah bisa juga
membantu pengurusan sertifikat tanah untuk kebun plasma. Hal senada disampaikan
Sudirman Kadis Perindagkop dan UKM yang juga mendukung jika plasma milik warga
juga bisa diurus melalui program redistribusi tanah dari BPN bukan oleh
perusahaan

Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten
Sintang menyampaikan apresiasinya kepada Tim BPN Sintang yang sudah mampu
merealisasikan 7. 350 persil dari target 12.000 persil di tahun 2020. “saya
yakin tidak ada sertifikat yang berada di kawasan hutan lindung. Ke depan saya
minta agar program redistribusi tanah ini di prioritaskan desa yang menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi yang belum mendapatkan jatah program ini. Mengapa
demikian, ini juga terkait pendapatan daerah melalui BPHTB atau Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan” pinta Kartiyus

Diakhir sidang, Junaedi Kepala
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang 
menjamin bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan untuk warga tidak akan
tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. “program redistribusi tanah ini
sudah berjalan selama 3 tahun. Tahun 2018 berhasil menerbitkan 5. 250 persil
sertifikat untuk warga Kabupaten Sintang, tahun kedua yakni tahun 2019 berhasil
menerbitkan 11.000 persil dan tahun ketiga yakni tahun 2020 berhasil
merealisasikan 7. 350 persil. Dan pelaksanan program redistribusi tanah ini
tidak ada kendala” terang Junaedi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sintang

“kantor kami setiap hari di
datangi oleh masyarakat yang menanyakan sertifikat. Khusus untuk desa yang
berbatasan dengan Malaysia sudah dua kali masuk program PTSL. Kami sepakat juga
bahwa ini untuk pengamanan wilayah kita. PTSL ada kendala kalau tanahnya berada
di kawasan perbatasan antar kabupaten. Kami sangat hati-hati untuk memproses
sertifikat supaya tidak ada yang masuk 
kawasan hutan lindung. Karena sertifikat sangat sulit untuk dibatalkan.
Nama double juga tidak mungkin.  Selain
sangat hati-hati dan sistem kita juga akan menolak. NIK yang salah juga akan di
tolak oleh sistem. Satu nama hanya boleh miliki 20 hektar tanah. Program
redistribusi ini, pemilik tidak boleh menjual tanah selama 10 tahun. Kalau
dijadikan jaminan masih bisa” terang Junaedi Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Sintang.

DetikSatu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related post