• April 17, 2021

Politisi PKB Sintang Ingatkan Untuk Beri Perhatian Pada Sekolah Khusus

 Politisi PKB Sintang Ingatkan Untuk Beri Perhatian Pada Sekolah Khusus

SINTANG-Tingginya
angka terkonfirmasi positif covid 19 dari cluster Pondok Pesantren (PonPes)
Al-Fatah Temboro Magetan di Sintang, 3 dari 6 orang. Kemudian muncul rencana
pemerintah untuk menyiapkan periode penerapan pola hidup baru yang dikenal
dengan istilah New Normal.

Menurut anggota DPRD Sintang, Alpius, penerapan new normal
mungkin tidak bisa terhindarkan karna belum ditemukannya vaksin anti covid 19.
Menurut Alpius dalam wawancara melalui telepon, Jumat (29/05/2020) pada proses
implementasinya, pondok pesantren memerlukan perhatian khusus. Perhatian ini
juga perlu diterapkan pada sekolah berasrama milik sekolah Kristen dan Katolik.

Kehidupan new normal inikan fokusnya lebih banyak pada upaya
untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sampai ditemukannya vaksin
antivirusnya, namun kita perlu memperhatikan pula bidang lainnya seperti
pendidikan, secara khusus pendidikan berasrama seperti pesantren, dan sekolah
berasrama lainnya, kata Alpius. Saat ini perlu kita perhatikan kehidupan
komunal anak-anak tersebut, haruslah dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan covid 19, tambahnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengingatkan
bahwa situasi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah. Alpius juga mengharapkan
pemerintah akan memberikan perhatian khusus dalam upaya mengaktifkan kembali
proses belajar mengajar di sekolah berasrama.

Sekolah berasrama perlu bantuan seperti pengadaan rapid test
massal bagi para penghuni asrama juga ornag-orang di lingkungan asrama, agar
semua dipastikan terlebih dahulu kondisinya, kita harus belajar dari peristiwa
sebelumnya di Temboro, ujar Alpius lagi. Selain itu bantuan logistik dalam
jumlah memadai perlu disiapkan bersama-sama agar kesehatan mereka terjamin di
era kehidupan baru, new normal ini. Persiapan lainnya juga terkait standar
pendidikan yang diberlakukan, pihak dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan
untuk pesantren termasuk Kementrian Agama, harus juga turut andil untuk
mengatur hal ini, pesan anggota komisi C DPRD Sintang tersebut.

DetikSatu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related post