SINTANG
– Penularan dan penyebaranCovid-19 di Indonesia makin mengkhawatirkan menyusul
bertambahnya jumlah kasus di berbagai daerah. Baik yang dinyatakan positif
maupun status lainnya, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan
(ODP).
Mencermati
kondisi itu, anggota DPRD Sintang dari PKP Indonesia, Liyus mendesak pemerintah
daerah (Pemda) untuk ikut memerhatikan nasib para pekerja di lapangan, yang
terdampak dari kebijakanWork From Home(WFH).
“Mereka
itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka
keluarga mereka mau makan apa?” kata Liyus(1/5/2020).
Menurut
Liyus, pemerintah harus turut serta memerhatikan kondisi saat ini, yang
berdampak bagi pekerja dan bukan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja.
Ia memandang semua sepakat dan setuju untuk mengikuti aturan WFH. Tetapi jangan
sebatas menerapkan kebijakan itu dan melarang ke tempat-tempat keramaian demi
membatasi penyebaran virus corona.
“Harus
ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak kebijakan itu, kalau tidak
ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya,” ungkapnya.
Sebab,
kata Liyus, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Jika tidak,
masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan kebutuhan pokok selama masa
pandemi Covid-19.
“Jangan
cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi
kebutuhan sehari-hari masyarakat. Memangnya mereka mau makan apa? Perintah
harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah melalui operasi pasar. Itu
yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya
berdampak karena kebijakanWork from Home,” lanjutnya.
Dirinya
mengingatkan wabah virus corona (Covid-19) berdampak pada pelambatan ekonomi
dan akan terasa hingga lapisan bawah dalam beberapa waktu ke depan. (phs)
