Sosialisasikan Perbup Nomor 18 Tahun 2020 Di Kecamatan Sungai Tebelian, Wakil Bupati Sintang Minta Kades Bantu Para Petani Urus Perizinan

oleh

Dalam upaya penanggulangan
terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
mengambil langkah antisipasi terhadap pembukaan lahan dengan mengeluarkan
Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan
Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2020, terkait Perbup tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi ke Kecamatan se-Kabupaten Sintang.

Pada Selasa, (16/06/2020), Wakil
Bupati Sintang memimpin jalannya sosialisasi terkait Peraturan Bupati Sintang
Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di
Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Sungai Tebelian,
Kabupaten Sintang.

Dalam arahannya, Wakil Bupati
Sintang, Askiman menyampaikan bahwa Peraturan Bupati terkait tata cara
pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang dalam penyusunan Perbup sudah
diperhitungkan, “ketentuan dan aturan yang ada didalam Peraturan Bupati
ini sudah diperhitungkan secara matang oleh tim-tim penyusun Perbup, sehingga
apa yang ada didalam Perbup telah diatur semuanya, mengingat pernah terjadi
pada sebelumnya kepekatan asap menjadi permasalahan sampai hari ini”, kata
Askiman.

Askiman menambahkan terkait
aturan yang ada didalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa
bagi petani yang ingin membuka lahan harus mengisi formulir, “nah terkait
persoalan pembakaran lahan perizinan, harus melalui surat menyurat atau
formulir, saya minta kepada para Kepala Desa dan Aparat desa lainnya dapat
membantu para petani kita untuk mengisi formulirnya, bantu mereka petani untuk
mengisi, kita bantu juga prosesnya, jangan sampai tidak dibantu, karena tidak
semua petani bisa baca dan tulis, itulah tugas kita untuk membantu mereka”,
tambahnya.

Menurut Askiman, seluruh isi
dalam Perbup nomor 18 tahun 2020 sudah tepat sesuai dengan apa yang terjadi
pada tahun lalu, “ketentuan aturan yang dibahas didalam Perbup ini sudah
menyerap informasi yang didapatkan pada hasil persidangan para Peladang tahun
lalu, didalamnya terdapat cara membakar lahan, kemudian membuat sekat api,
melihat arah angin ketika membakar”, tuturnya,

Selain bertani, Askiman
mengungkapkan bahwa untuk mencari penghidupan diladang, harus juga menjaga
keseimbangan ekosistem, “menyangkut hak dan kewajiban para petani tradisional
perlu menjadi perhatian serius, letak peranan mereka disamping mencari
kehidupan melalui bertani, mereka juga menjaga keseimbangan dengan cara yang
baik, tetap pelihara semangat gotong royong kita, sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Sintang No.18 tahun 2020 ini”, ungkapnya.

Askiman berharap kepada seluruh
Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini dapat meneruskan
informasi dan lakukan sosialisasi hingga tingkat bawah, “setelah dilakukan
sosialisasi ini, tentunya kita berharap kepada para Camat dan Kepala Desa
se-Kecamatan Sungai Tebelian dapat mensosialisasikan Peraturan Bupati ini
dengan baik dan benar sampai ke tingkat RT, sehingga masyarakat tidak ada lagi
yang menjadi korban dalam penegakan hukum, lakukan pembinaan kepada masyarakat
didesa dengan benar”, harapnya.

“kita tidak ingin kedepannya ada
lagi kejadian seperti para peladang tahun lalu yang ada di persidangan, apalagi
saat ini kehidupan sulit ditambah dengan pandemi Covid-19 yang sangat
berpengaruh kepada ekonomi masyarakat”, pesan Wakil Bupati Sintang.

Sementara itu, PLT Kepala Dinas
Lingkungan Hidup yang juga sebagai Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus J, mengatakan bahwa Peraturan
Bupati Sintang no.18 tahun 2020 mengacu pada UU No.32 tahun 2009 pasal 69 ayat
2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, “jadi didalam pasal
tersebut berbunyi kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per Kepala
Keluarga dengan bertujuan ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi
oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api kewilayah sekelilingnya”,
jelas Yustinus dalam pemaparannya.

Hermansyah dari Persatuan Dayak
Linoh, berharap dengan adanya Perbup ini bisa menjadi payung hukum bagi para
peladang, “kami tidak mau terulang lagi kasus para peladang seperti tahun lalu,
dengan kejadian pembakaran lahan, karena kami mengikuti prosesnya dari awal
sampai akhir mereka bebas, kami hanya ingin hal ini tidak terjadi kembali pada
tahun ini”, ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.