_Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan_
*Seratus hari pertama kepemimpinan Bupati Athenius Murip dan Wakil Bupati Ronni Elopere* seharusnya menjadi periode penentuan arah pembangunan Jayawijaya. Namun, tanda-tanda kemajuan belum sepenuhnya tampak. Harapan besar masyarakat berhadapan dengan kenyataan bahwa sejumlah program strategis berjalan lambat, bahkan terhenti di tengah jalan.
Penempatan sejumlah kepala OPD yang tidak sejalan dengan prinsip kompetensi, sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, berpotensi melemahkan kinerja birokrasi. Koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal membuat implementasi program terasa tumpang tindih, sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai.
Di lapangan, masyarakat masih merasakan beban berat? harga kebutuhan pokok tetap tinggi, layanan publik berjalan lambat, dan situasi keamanan memerlukan perhatian ekstra. Permasalahan sosial seperti peredaran miras, perjudian, dan maraknya aktivitas ilegal lain belum mendapat penanganan efektif. Penanggulangan bencana banjir pada Juni 2025, misalnya, mengindikasikan bahwa mekanisme koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.
Kegiatan rekonsiliasi adat dan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) telah terselenggara, namun output nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat masih minim. Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal memerlukan perhatian yang lebih terarah. Tanpa strategi yang matang dan keberanian mengambil langkah terobosan, potensi Jayawijaya sebagai pusat pembangunan Papua Pegunungan akan sulit diwujudkan.
Koreksi arah kebijakan adalah keniscayaan. Menempatkan orang sesuai keahlian, mengutamakan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah penting yang tidak bisa ditunda. Kepemimpinan yang berorientasi hasil akan selalu diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremoni atau pencitraan.
*Rekomendasi kami ?*
Seratus hari pertama seharusnya menjadi pondasi, bukan sekadar penanda waktu. Tanpa perbaikan, kita berisiko kehilangan momentum, dan kepercayaan publik pun akan memudar. Masyarakat Jayawijaya memiliki hak untuk melihat pemerintahannya bekerja dengan efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan bersama.
Kami APS Provinsi Papua Pegunungan memandang penting untuk melakukan evaluasi objektif serta memberikan rekomendasi strategis demi kesinambungan program, peningkatan kinerja, dan pencapaian target pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di kabupaten jayawijaya ?
*- Bidang Tata Kelola dan Birokrasi*
1. Penempatan Kepala OPD harus berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas sesuai PP No. 12 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
2. Lakukan audit kinerja internal setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan program tepat sasaran dan tepat waktu.
3. Tingkatkan koordinasi lintas OPD dengan mekanisme rapat kerja terpadu agar tidak ada tumpang tindih program dan anggaran.
*- Bidang Kesehatan*
1. Prioritaskan layanan kesehatan primer di distrik dan kampung dengan memperkuat Puskesmas dan Posyandu aktif di seluruh wilayah.
2. Maksimalkan dana Otsus kesehatan dengan memberi kewenangan penuh bagi pejabat Papua untuk mengalokasikan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
3. Laksanakan program kesehatan berbasis komunitas, termasuk edukasi gizi, pencegahan penyakit menular, dan layanan kesehatan ibu-anak.
*- Bidang Pendidikan*
1. Tingkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai.
2. Bangun sekolah unggulan di wilayah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah.
3. Integrasikan pendidikan berbasis kearifan lokal dalam kurikulum untuk memperkuat identitas budaya OAP.
*- Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan*
1. Dorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan.
2. Bentuk BUMD yang profesional dan fokus pada rantai pasok pangan serta pemasaran hasil produksi masyarakat.
3. Ciptakan pasar rakyat yang terhubung langsung dengan produsen lokal untuk menekan harga sembako dan meningkatkan daya beli masyarakat.
*- Bidang Keamanan dan Ketertiban*
1. Perkuat peran aparat keamanan dan Polisi Baliem (polisi adat) dalam menjaga ketertiban umum.
2. Lakukan penindakan tegas terhadap peredaran miras, perjudian, dan aktivitas ilegal yang meresahkan warga.
3. Libatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam menciptakan keamanan berbasis komunitas.
*- Bidang Infrastruktur*
1. Percepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi di wilayah terisolir.
2. Susun rencana tata ruang wilayah (RT/RW) yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan sosial-ekonomi.
3. Pastikan semua proyek infrastruktur mempekerjakan tenaga kerja lokal untuk memberdayakan OAP.
Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperkuat arah kebijakan pasca 100 hari kerja, memastikan kesinambungan program, dan mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada rakyat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai rujukan dalam memperbaiki kinerja, menghindari kesalahan berulang, dan membangun fondasi yang kuat menuju Jayawijaya yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
Semoga dengan tulisan saya ini menjawab kebebasan kita dalam kritik membangun suatu Budaya Berkerja yang lebih inovatif, kreatif dan profesional
Selamat malam untuk salam sehat untuk kita semua wa wa wa 🙏🏿
*Wamena Leyowa.14 Agustus 2025*
