Jakarta,detiksatu.com _ Ada yang sampaikan ke saya soal dukungan Ketua MRP PP, yang terlihat didampingi oleh dua anggota dari Pokja Agama, tentang Presiden PT Freeport.
Menarik dikomentari mengingat baru pertama Ketua MRP Papua Pegunungan muncul dari tidur panjangnya sejak menjadi Ketua, banyak diam baru tampil dipublik mengeluarkan sikap dan memberikan pernyataan dukungan.
Muncul sikap sesama Anggota MRP PP, banyak yang apatis, ada yang mendukung dan ada juga menolak dengan alasan batas wilayah. Dan saya mendukung dengan dasar latar belakang kehadiran PT Preeport di Papua seperti yang akan saya jelaskan singkat dibawah.
Intinya, yang kontra mempertanyakan sikap dukungan itu dengan alasan letak keberadaan PT Freeport di Wilayah Adat Papua Tengah. Mengapa tidak disuarakan oleh dan melalui wadah Asosiasi MRP se-Tanah Papua dan sebagainya.
Terkait dilema ini sikap saya netral dalam arti memahami distingsi (pembedaan), dualisme sikap mendukung dan tidak mendukung, karena keduanya punya alasan bisa dimengerti.
Satu Rumah Beda Kamar
Pelanggaran HAM berat terjadinya genosida (pemusnahan etnis) dan Ecosida (pemusnahan kekayaan alam) Papua secara massive terencana dan sistematis Papua bermula oleh dan melalui kehadiran PT Freeport Mc Moren.
Freeport menjadi pintu masuk “kehancuran”, orang Papua. Proses integrasi Papua kedalam NKRI atas dukungan Amerika dengan berbagai rekayasa Pepera Tahun 1962, diketahui publik Papua sering ditulis banyak pihak.
Pengambilalihan kekuasaan Bung Karno (Proklamtor), oleh Soeharto, tidak lepas dari dukungan Amerika dengan motif utama Tambang Raksasa Dunia PT Freeport Mc Moren.
Dukungan Amerika kepada Indonesia agar Belanda keluar dari Papua tujuan utamanya mengeruk kekayaan alam Papua terdiri dari Emas, Perak, Tembaga, nikel, uranium, biji besi, baja, saat ini dikeruk PT Freeport di Timika Papua Tengah.
Jadi jelas dukungan pengambilalihan kontrol Papua oleh Indonesia dengan jaminan PT Freeport Mc Moren, beroperasi Tahun 1967, sebelum pengesahan status Papua secara resmi di PBB Tahun 1963.
Semua tidak lepas dari peran inteligen (CIA) Amerika mulai menjauhi Sukarno dan mendukung Soeharto mengambil alih pemerintahan ada hubungannya dengan pemberontakan PKI di Madiun, penyingkiran Bung Karno, terbunuhya JF Kennedy, Presiden Amerika Serikat.
Sejak PT Freeport beroperasi, Papua dikontrol penuh oleh Indonesia sampai hari ini dan pada saat sama PT Freeport terus berjaya dan nasib rakyat Papua terus merana.
PT Freeport sebagai gerbang utama berbagai korporasi kepentingan ekonomi internasional melalui dukungan Amerika kepada Indonesia ke Tanah Papua sebelum integrasi kedalam NKRI secara resmi disahkan di PBB Tahun 1963.
Sejauh ini perusahaan emas raksasa internasional ini masih melakukan operasi pertambangan di Timika Wilayah Adat Meepago, kini termasuk bagian dari Propinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah.
Namun dalam pengerukan kekayaan alam Papua melalui (mile) jalur dibawah Tanah area konsesi PT Freeport menjangkau ke berbagai arah: Utara, Timur, Barat, Selatan dan itu sebahagian dari Wilayah Papua Pegunungan, Papua, Papua Barat dan Papua Selatan.
Sejauh ini PT Freeport membayar Royalti ke Pemerintah Daerah sebagai bagian dari perjanjian UU Otsus No 25, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bersumber PAD, masing-masing enam (6), Propinsi Papua mendapat sebesar 12 Milyar.
Jika dilihat dampak kehadiran PT Preeport, bagi rakyat Papua dari segi untung-rugi lebih banyak membawa musibah (mudhorat), daripada manfaat bagi Rakyat Papua.
Muncul sikap Pro-Kontra atas Pernyataan dukungan Ketua MRP Papua Pegunungan kepada salah satu putra Papua Tengah muncul sebagai calon Presiden PT Freeport.
Sikap pro muncul karena seperti diceriterakan diatas bahwa kehadiran PT Freeport biang kerok dan faktor utama pelanggaran HAM berat bagi nasib masa depan Papua sendiri.
Nasib buruk rakyat melalui dukungan Amerika, Indonesia masuk ke Tanah Papua hingga hari ini terjadi banyak pembunuhan dan pengerukan kekayaan alam dengan resiko genosida dan Ecosida (kerusakan manusia dan alam).
Puluhan tahun beroperasi di Timika Papua PT Freeport meninggalkan penduduk Asli Papua (ini berarti kita semua), tetap miskin, primitive, tertinggal dalam berbagai sektor kehidupan.
Dengan memahami dan mengerti aspek historis kehadiran PT Freeport di Tanah Papua dan kini pemekaran menjadi 6 Propinsi DOB, maka sikap pernyataan dukungan Ketua MRP PP dapat dimengerti dalam arti positif dan memang itu sudah sewajarnya disuarakan.
Namun mengingat adanya Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), letak PT Freeport berada di Propinsi Papua Tengah. Maka yang lebih tepat memberikan dukungan seperti itu oleh MRP Papua Tengah.
Sikap ini juga bisa diterima tapi harus disertai dengan solusi misalnya bahwa yang wajar menyatakan dukungan Presiden PT Freeport Orang Asli Papua oleh Asosiasi MRP se- Tanah Papua.
Dengan demikian catatan ini tidak punya pretensi sikap mendukung atau menolak melainkan bersikap netral dengan mengemukakan alasan kedua kubu yang muncul atau semacam kebingungan sesama anggota MRP PP dapat dimaklumi dan tulisan ini memberikan pencerahan mencoba memaparkannya secara apa adanya tanpa menyalahkan atau mendukung pernyataan dukungan Ketua MRP PP dimedia massa.
***
