Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, didampingi Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana saat memberikan kuliah umum di Gedung Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang, Kamis (5/3/2026). (Dok. EB)
Kupang, NTT, detiksatu.com II Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, M.Si memberikan kuliah umum bertajuk “Politik Pangan dan Masa Depan Petani Lahan Kering NTT” di Gedung Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Kamis (5/3/2026), sekitar pukul 10.00 WITA.
Kegiatan yang berlangsung di lantai 3 Gedung Pascasarjana Undana itu dipandu oleh Direktur Pascasarjana Undana, Dr. Hamza Huri Wulakada, M.Si. Kuliah umum tersebut dihadiri puluhan mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Undana, mahasiswa Pascasarjana Undana (S2 dan S3), serta para dosen dari berbagai disiplin ilmu.
Dalam pengantarnya, Hamza Huri Wulakada menjelaskan bahwa berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp860,94 miliar untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saya kira ini patut kita berikan apresiasi kepada Bang Ayo (sapaan Ahmad Yohan) dan timnya. Jika melihat data tersebut, ini merupakan salah satu angka yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berhenti pada angka-angka anggaran, tetapi juga memerlukan berbagai upaya lain untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
“Bang Ayo, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami hari ini. Kehadiran Abang merupakan suatu kehormatan bagi kami. Yang hadir di sini berasal dari berbagai bidang, seperti biologi, pertanian, perikanan, dan beberapa bidang ilmu lainnya. Mahasiswa kami juga cukup aktif,” ujar Dr. Hamza.
Hamza Wulakada juga menyebutkan bahwa beberapa mahasiswa Pascasarjana sedang menyesuaikan penelitian disertasi mereka. Salah satunya adalah Dr. Teo yang baru saja menyelesaikan disertasi mengenai bendungan di wilayah Taman Nasional Komodo.
“Selamat datang kepada Bapak/Ibu sekalian. Kami berharap melalui pertemuan ini kita dapat terus membangun kerja sama dan saling berbagi pemikiran untuk kemajuan bersama,” ucap Dr. Wulakada.
Sementara itu, Ahmad Yohan mengatakan dirinya diundang dalam konteks pembahasan mengenai sektor pertanian dan kehutanan. Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki semangat besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Ia menyinggung berbagai kebijakan yang sedang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto guna memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pangan.
“Kebetulan Presiden Prabowo hari ini memiliki semangat besar yang tertuang dalam berbagai kebijakan mengenai bagaimana Indonesia bisa berdaulat, tidak hanya dalam ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan keberlanjutan pangan,” ujar Yohan.
Menurutnya, potensi Indonesia di sektor pertanian dan kelautan sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Kita sering bertanya, mengapa negara dengan potensi pertanian yang begitu besar masih harus mengimpor pangan. Bahkan negara kita yang sekitar 60 persen wilayahnya adalah laut dengan potensi luar biasa, masih mengimpor ikan dari Jepang dan negara lainnya,” tuturnya.
Ahmad Yohan menegaskan bahwa ketergantungan pada impor pangan dapat berdampak terhadap posisi Indonesia dalam percaturan internasional.
“Jika urusan makan saja sudah bergantung pada negara lain, maka dalam jangka panjang bangsa ini bisa menjadi lemah dan mudah diatur dalam percaturan internasional. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, semangat Presiden Prabowo ini harus kita dukung dengan baik,” ujarnya.
Dalam konteks NTT, Yohan menilai provinsi tersebut memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun stigma negatif terhadap daerah ini masih sering muncul.
Ia menyinggung berbagai stereotip yang kerap dilekatkan pada NTT, seperti plesetan “nasib tidak tentu” atau “nasib tanpa tujuan”. Padahal, menurutnya, fakta di lapangan tidak demikian.
Yohan menyebutkan bahwa NTT memang termasuk dalam tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, namun pada saat yang sama juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.
Selain itu, NTT juga pernah masuk dalam empat provinsi dengan tingkat produksi pertanian yang cukup tinggi di Indonesia sekitar lima hingga sepuluh tahun lalu.
“Saat ini jumlah provinsi kita sudah menjadi tujuh karena adanya pemekaran wilayah. Jadi bukan berarti kita semakin hebat, tetapi secara statistik kategori kemiskinan yang sebelumnya tiga provinsi menjadi tujuh provinsi setelah pemekaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar wilayah NTT merupakan lahan kering dengan luas sekitar tiga hingga empat juta hektare. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pertanian.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah membangun sejumlah bendungan di berbagai wilayah, termasuk di Kolhua dan beberapa daerah lainnya. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena sistem irigasi yang menghubungkan bendungan dengan lahan pertanian masih terbatas.
“Oleh karena itu, diskusi hari ini menjadi penting karena membahas bagaimana kemandirian pangan kita dapat terwujud,” katanya.
Ia juga menyoroti peningkatan anggaran sektor pertanian yang menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program swasembada pangan.
“Anggaran untuk sektor pertanian yang sebelumnya hanya sekitar Rp19 triliun kini meningkat menjadi sekitar Rp40 triliun. Di sisi lain, berbagai kebijakan juga mulai diarahkan untuk memastikan kesejahteraan para petani,” ungkapnya.
Ahmad Yohan menjelaskan bahwa selama ini petani sering kali harus menanggung risiko produksi secara mandiri. Ketika gagal panen mereka menanggung kerugian sendiri, sedangkan ketika panen berhasil keuntungan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan kerja keras mereka.
Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan banyak petani memilih meninggalkan sektor pertanian dan merantau ke daerah lain, seperti ke Kalimantan, bahkan ke Malaysia untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Salah satu kebijakan yang luar biasa adalah pemberian pupuk secara gratis kepada para petani,” katanya.
Selain itu, penggunaan pupuk subsidi juga terus didorong. Di NTT sendiri pemanfaatan pupuk subsidi sudah cukup tinggi, tetapi baru mencapai sekitar 30–40 persen dari potensi yang ada sehingga masih diperlukan edukasi yang lebih luas kepada para petani.
Pemerintah juga memastikan harga hasil produksi petani dibeli dengan harga yang layak. Misalnya harga jagung yang sebelumnya sekitar Rp5.000 per kilogram kini menjadi sekitar Rp5.500, sedangkan gabah kering panen yang sebelumnya sekitar Rp6.000 kini meningkat menjadi sekitar Rp6.500.
Badan Urusan Logistik (Bulog) juga didorong untuk membeli hasil produksi petani, baik jagung maupun padi, sehingga para petani memiliki kepastian pasar.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian, mulai dari peralatan sederhana hingga teknologi yang lebih modern. Bahkan pengembangan alat penggilingan juga sedang didorong untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian," ujar dia.
Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 (satu) menilai jagung dari NTT sebenarnya termasuk yang terbaik di Indonesia. Namun, kata dia, produksi yang dihasilkan masih belum optimal.
“Dari zaman dahulu hingga sekarang, berbagai program peningkatan produksi jagung belum sepenuhnya berhasil menjadikan NTT sebagai pusat produksi jagung nasional,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, NTT memiliki lahan yang luas dan potensi besar untuk mengembangkan komoditas tersebut. Karena itu saat ini muncul semangat baru untuk melakukan optimalisasi lahan serta meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut.
Ia juga menyinggung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sedang didorong pemerintah, termasuk pembentukan koperasi Merah Putih.
Menurutnya, semangat koperasi tersebut adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk memperluas akses pembiayaan.
“Masalah utama yang kita hadapi sebenarnya adalah akses masyarakat terhadap perbankan. Banyak pelaku usaha kecil dan masyarakat umum yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dari bank,” ujarnya.
Perbankan, kata dia, sering kali hanya memberikan kredit kepada usaha yang sudah besar dan memiliki jaminan yang kuat sehingga usaha kecil di masyarakat sulit berkembang.
"Karena itu, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi solusi agar masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan," ucap AYo, pria kelahiran Ende, Flores, NTT.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan koperasi harus disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal di setiap desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Seharusnya setiap koperasi dibangun berdasarkan potensi ekonomi lokal sehingga dapat berkembang dan bersaing dengan desa-desa lain,” pungkasnya.
Reporter: Emanuel Boli
