Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, melontarkan kritik tajam terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut Polri gagal menumpas mafia tambang dan premanisme yang makin merajalela di sektor pertimahan diBangka Belitung.
Rahmad menyoroti khusus maraknya penyelundupan timah ilegal dari Belitung ke Bangka yang terjadi secara terang-terangan. Ia menyebut praktik ini sudah berlangsung lama namun tak pernah tersentuh hukum secara serius.
Menurutnya, akar dari permasalahan ini adalah lemahnya penindakan hukum oleh aparat di lapangan. Bahkan ia menduga ada pembiaran sistematis dan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas tambang ilegal tersebut.
"Setiap hari timah ilegal keluar masuk antarpulau. Tapi Polri seolah menutup mata. Jika tidak mampu berantas, lebih baik mundur!" kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia menilai publik sudah jenuh dengan retorika tanpa aksi nyata dari institusi Polri. Pemberantasan tambang liar, premanisme, hingga pencemaran lingkungan dinilainya hanya menjadi jargon tanpa hasil.
Rahmad menyebut, kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat tambang liar sudah sangat masif. Sementara negara terus mengalami kebocoran pendapatan dari sektor timah yang dikuasai mafia.
"Ini bukan sekadar masalah lokal. Ini kejahatan ekonomi nasional. Negara rugi triliunan karena pembiaran aparat," ujarnya.
Ia pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mencopot Jenderal Listyo Sigit dari kursi Kapolri. Menurutnya, ini langkah krusial jika Indonesia ingin serius menyelamatkan sektor strategis pertambangan.
"Presiden tak boleh ragu. Ganti Kapolri sekarang! Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas," tegas Rahmad.
Tak hanya menyasar pucuk pimpinan Polri, Rahmad juga meminta para Kapolda dan Kapolres di daerah rawan tambang liar ikut dicopot jika terbukti melakukan pembiaran.
"Kalau di bawahnya saja diam, itu artinya mereka bagian dari masalah. Harus dicopot juga!" katanya lantang.
Rahmad juga menyebut, lemahnya pengawasan di sektor tambang membuka ruang bagi praktik ilegal lainnya, termasuk pencucian uang, perdagangan gelap, dan kolusi antaroknum.
Ia mengingatkan bahwa peran kepolisian bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mafia besar.
"Jangan hanya tegas ke masyarakat kecil. Giliran mafia besar dibiarkan berkeliaran," sentilnya.
BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, telah mengantongi sejumlah data dan laporan dari masyarakat terkait pola penyelundupan dan jalur distribusi timah ilegal yang lolos dari pengawasan hukum.
Ia mengatakan pihaknya siap menyerahkan temuan tersebut langsung ke tangan Presiden, jika memang diperlukan untuk mempercepat penindakan.
"Kalau Polri lamban, kami siap bawa langsung ke Presiden. Sudah terlalu lama aparat bermain-main dengan hukum," pungkasnya.
Rahmad menutup pernyataannya dengan desakan keras: jika Kapolri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan nasional, maka lebih baik mengundurkan diri secara terhormat. (Hry)
