NAGEKEO, DETIKSATU.COM-- Sepulang dari agenda studi tiru ke luar daerah, (Manggarai Timur dan SIKKA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung menggelar rapat internal.
Namun, alih-alih membahas hasil kunjungan atau dampaknya bagi peningkatan kinerja lembaga, dan kemaslahatan hidup masyarakat forum tersebut justru menyoroti laporan terhadap wartawan NTTViva ke pihak kepolisian, yang kini menuai perhatian publik.
Adalah Ketua Komisi lll DPRD Nagekeo Odorikus Goa Owa yang mengusulkan ke pimpinan, polisikan saja wartawan NTTviva.co.id yang menulis berita terkait “Study Tiru” tersebut.
Alasanya, pria yang akrab disapa Rilus ini mengaku bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan apapun kepada wartawan NTTviva.co.id. dalam pemberitaannya yang judul artikel “Polemik di Internal DPRD Nagekeo: Studi Tiru Ke Luar Daerah Diprotes Sesama Anggota”.
Selanjutnya, Odorikus mengatakan jujur waktu itu saya tidak merekam dan tidak menyiapkan diri, saya anggap ini bukan wawancara, hanya konfirmasi atau cerita belaka.
“Saya sempat bilang konfirmasi langsung ke ketua pansus dan pimpinan. Kalau memang tidak konfirmasi, hemat saya kita harus ambil langkah untuk teman-teman ini. Memang saya merasa agak cukup bersalah karena tidak mengawas diri dan gaya-gaya komunikasi dan ini menjadi pembelajaran saya kedepan. Dan pimpinan saya jujur yang konfirmasi ke saya hanya satu wartawan dan wartawan lain membuat judul berlebihan bila perluh kita lapor ke polisi. ya kita lapor karena ada kode etiknya dalam undang-undang pers. Memang pers kita sekarang kalau perut kosong begitu”,kata Odorikus diruang rapat internal DPR.
Saat dikonfirmasi media detiksatu.com, Wartawan Viva.co.id alias Sevrin Waja mengatakan Anggota DPRD Nagekeo harus paham dengan yang namanya fungsi media masa sebagai Watch Dog, mengawal kinerja pemerintah termasuk DPRD, ada hal yang tidak beres media beritakan sebagai fungsi kontrol.
“Media punya peran untuk memberitakan kerja-kerja lembaga DPRD, karena anggota dewan digaji oleh uang rakyat, mereka wajib dikawal kinerjanya”ucapnya.
Selain itu, Ia juga mengatakan terkait berita study tiru, alangkah baiknya jangan getol, cari tahu ke wartawan siapa yang bocorin, karena DPRD bukan dewan Pers.
“Pulang Study tiru mending adakan rapat untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas itu, ketimbang rencana lapor wartawan ke polisi. Untuk Odorikus, kalau usulan lapor polisi tidak diterima silahkan lapor sendiri. Semoga dia bisa jadi Ketua Komisi lll yg baik mengurus rakyat”,tambahnya.
Berita tersebut sempat viral di berbagai media sosial dan rakyat Nagekeo juga mempertanyakan terkait pernyataan “Reward atau Bonus” untuk 10 orang anggota DPRD.
Rakyat Nagekeo juga mempertanyakan keabsahan nomenklatur “Study Tiru” ke Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai Timur. Jangan sampai kegiatan ini di duga tanpa adanya rekomendasi dari pansus.
Rakyat Nagekeo akan desak APH segera lakukan audit teknis dan hukum atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dianggap cacat prosedural.
Reporter:Stef
