Melihat dan mengikuti beberapa media di intan jaya ada yang terjadi dua pandangan yang berbeda, TNI/POLRI mengklaim bahwa telah berhasil membunuh 18 anggota TPNPB OPM sementara TPNPB membatah dan membenarkan 3 anggota TPNPB yang gugur dalam Medan. Hal ini Yayasan keadilan dan keutuhan manusia papua (YKKMP) melihat itu beritanya masih simpang syur dan ini bisa merugikan keluarga korban itu sendiri.
Theo berpandangan bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan jujur terbuka dan transparan itu bagian penting yang harus dihargai dihormati, dari pada kita berbicara dengan bohong dan kemudian itu akan menjadi berita hoax dan public tidak percaya. ujarnya
dalam situasi seperti ini berharap pemerintah daerah setempat juga hadir untuk memberikan penagan yang tepat dan membenarkan jika masyarakat sipil yang korban, pemerintah daerah tidak bisa diam, pemerintah harus hadir sebagai pendamai dan melindungi masyarakat sipil yang sedang menghadapi masalah.
karena kehadiran daerah otonomi baru (DOB) dan otsus karena adanya masyarakat sipil sehingga keberpihakan terhadap warga sipil pribumi maupun non papua yang masuk dalam kategori sipil itu wajib untuk dilindungi oleh Negara melalui pemerintah daerah. pemerintah daerah punya kewajiban untuk melihat situasi yang dihadapi oleh masyarakat sipil di seluruh papua tidak hanya di daerah-daerah konflik. “kalau dibiarkan begitu berarti pemerintah gagal memenuhi hak masyarakat sipil perlindungan keamanan bagi masyarakat sipil yang ada di daerah konflik”.kata Theo
Selain itu, lembaga (YKKMP) sigung terkait kontak senjata yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 18.45 menit terjadi baku kontak senjata antara TPNPB OPM yang dipimpin langsung oleh Jenderal panglima Ndugama Derakma Egianus Kogeya bersama kawan-kawanya yang melakukan penyerangan di pos satgas 641 Kurima, polsek Kurima, koramil Kurima, Kodim 1715 Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo.
Kami mendengar informasi itu, Tim lansung bergerak ke TKP untuk melihat dan memastikan sebenarnya yang terjadi di pos disana, bertemu dengan Pos Satgas 641 dikurima selain juga bertemu beberapa pos TNI/POLRI yang ada di distrik Kurima. Disana tim menerima laporan resmi melalui perwakilan koramil disana membenarkan bahwa “benar ada terjadi kontak senjata namun pihak TNI/POLRI tidak ada korban nyawa hanya kena tembok dan para bola meskipun ada serangan bertubi-tubi secara brutal yang dilakukan oleh TPNPB pimpinan Egianus kogeya dan kawan-kawan lainnya”. Ujarnya
lembaga (YKKMP) berpesan jaga diri masing-masing, karena kami lembaga ini membenci dengan darah manusia baik TNI/POLRI, TPNPB bahkan masyarakat sipil, kami menjaga keutuhan manusia dunia termasuk 8 kabupaten provinsi papua pegunungan
"investigasi tersebut memastikan siapa dalang dibalik penyerangan terhadap Pos satgas 641dan koramil kurima,kami sendiri kesana belum mengetahui identitas jelas. Namun, belakangan ini mendengar penyerangan itu dilakukan oleh egianus dan kawan-kawanya". Ujar Theo
kemudian tanggal 18 Mei 2025 itu kami mendapat informasi di area kali Jetni terjadi baku kontak senjata, mengakibatkan satu anggota TPNPB gugur atas nama (Esa Giban (18) mengalami penembakan kepala tembus belakang oleh pelaku TNI/POLRI. kami juga mendengar Korban tersebut diantarkan oleh tni/polri rumah sakit UGD wamena.
sekitar pukul 23.00 wit malam kami rombongan tim berkunjung ke rumah sakit melihat korban dan kondisi korban mengalami tembak dikepala tembus belakang dan kami sampaikan bahwa dari sisi kemanusian korban yang ada ini kami akan tangani full. kami juga kordinasi semua pihak termasuk keluarga korban, gereja, pemerintah daerah dan Kodim 1702 Jayawijaya maupun kodim Yahukimo karena korban itu anggota TPNPB murni. Namun, kodim jayawijaya dan yahukimo tidak respon hingga sampai proses pemakaman selesai.
senin 19 Mei 2025 pagi – sore rombongan Theo melakukan upacara pelepasan dirumah sakit dipimpin oleh tokoh gereja sampai dengan pemakaman selesai. “kami berpikir dia itu manusia sekalipun ada perbedaan ideologi yang membuat kelompok egianus kogeya dan aparat TNI bisa jadi korban tetapi kami melihat itu konteks kemanusiaan sehingga siapapun korban TNI/POLRI,TPNPB atau masyarakat sipil pasti kami melakukan pendekatan secara kemanusiaan (HUMANIS);. Ujarnya
kami kesal disini, terputusnya komunikasi dengan aparat TNI yang dari kodim yahukimo dan kodim 1702 jayawijaya, hubungan kerja komunikasi kita untuk melakukan proses pemakaman saudara ESA GIBAN itu kita tidak membangun komunikasi sama sekali. Jadi, yang membantu kami adalah polres jayawijaya yang mendampingi melakukan pemakaman.
Menurut Theo Direktur YKKMP bahwa penembakan itu dilakukan oleh TNI karena itu TNI Perlu mengedepankan SOP tentang penyerahan kepada keluarga korban /gereja/YKKMP, serta pemakaman secara resmi. Namun, itu tidak lakukan seolah-olah mengambil dengan cara mencuri mayat. dan TNI/POLRI tidak taat pada SOP TNI. Sehingga pengalaman semacam ini tidak boleh lagi terulang kembali 8 kabupaten provinsi papua pegunungan.
Direktur YKKMP melihat Terkait dengan situasi hukum di Papua dan kondisi rill yang terjadi Kurima itu Theo” berharap kedua bela pihak silahkan baku tembak menembak karena musuh dengan musuh namun kami lembaga YKKMP tegas bahwa perlu mengedepankan hukum humaniter terhdap masyarakat sipil dikurima dan sekitarnya, mereka tidak boleh dikorbankan dan keluar mengungsi dari kampung mereka wajib lindungi masyarakat sipil baik dari TNI/POLRI atau TPNPB”pungkasnya
Selain, Itu Menurut salah satu Pdt kones kogeya berpandangan bahwa kami semua adalah milik tuhan entah TNI polri maupun tpnpb dan masyarakat, hanya karena beda ideologi membuat terjadi perang karena itu silahkan baku tembak menembak tetapi kami pimpinan gereja tegas sampaikan bahwa masyarakat sipil tidak boleh mengganggu baik dari TNI polri maupun tpnpb sama-sama lindungi rakyat sipil Dikurima dan sekitarnya karena mereka tidak memegang senjata.; tegas (Kones)
Yayasan keadilan dan keutuhan manusia Papua (YKKM) mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai bentuk solidaritas dan resolusi atas konflik yang berkepanjangan ditanah papua dan rekomendasi kami tunjukan kepada rakyat papua sebagai pihak pertama Negara republic Indonesia sebagai pihak kedua dan PBB sebagai pihak ketiga serta masyarakat internasional yang bersolidaritas terhadap situasi kemanusiaan ditanah papua :
1. YKKMP mendesak kepada Negara Republik indonesia agar segera membuka akses wartawan dan jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua dalam rangka meliput situasi hak asasi manusia secara utuh dan menyeluruh.
2. YKKMP mendesak PBB agar segera bentuk Tim investigasi melalui prosedur khusus PBB dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan ditanah papua
3. YKKMP mendesak Indonesia segera membuka diri terhadap kunjungan dewan hak asasi manusia PBB untuk mengunjungi papua yang menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM
4. YKKMP mendesak kepada Negara RepubliK Indonesia untuk segera membuka ruang dialog damai antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai payung politik kelompok papua merdeka bersama Negara Republik Indonesia .||tutup (Theo)
Reporter (Inggi kogoya)
