Lembata, detiksatu.com || Perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lembata, Elias Kaluli Making, menyoroti dugaan praktik penimbunan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanggar aturan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Elias Kaluli saat audiensi bersama Bupati Lembata di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata lantai 2, Kamis, 29 Januari 2026.
“Kita juga tidak menutup mata bahwa masyarakat sekarang menjual BBM yang melanggar aturan di Kabupaten Lembata,” kata Elias, orang Jontona, tinggal di Wangatoa, Lewoleba.
Elias Kaluli mengaku kerap melihat antrean BBM di SPBU yang didominasi oleh warga membawa jerigen dan menggunakan barcode nelayan.
“Saya kadang-kadang bingung, ini setiap hari mereka datang antre menggunakan barkot nelayan. Seberapa besar dia punya kapal laut, dan seberapa jauh dia punya operasional penangkapan ikan, sehingga setiap hari dia membutuhkan minyak ratusan liter. Ini tidak logis, bahwa ini melanggar aturan yang seharusnya ditegakkan,” tegasnya.
Elias menegaskan persoalan BBM di Lembata bukan persoalan baru, bahkan kerap berulang tanpa solusi yang jelas.
“Bagi saya, masalah BBM bukan masalah baru, masalah yang sering berulang tahun, bahkan tidak pernah ada solusi, ini yang menjadi masalah,” ujarnya.
Ia menilai persoalan BBM sangat vital karena kelangkaan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas di laut hingga di darat, termasuk ekonomi dan distribusi barang dari dan ke desa.
Menurut Elias, kelangkaan BBM di Lembata tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca buruk, namun ada beberapa faktor pemicu lainnya. Salah satunya adalah kemampuan daya beli perusahaan atau pihak pengada maupun pengelola BBM.
Ia mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya besar ketika pihak swasta mengurus izin usaha, tetapi juga harus besar dalam situasi-situasi rumit.
“Kadang-kadang ketika pemerintah besar saat pengusaha meminta izin, tetapi kita menjadi kecil ketika situasi-situasi rumit, kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” katanya.
Faktor pemicu lain yang disoroti Elias adalah ketimpangan distribusi, terutama keterbatasan daya muat kapal pengangkut BBM dari Larantuka ke Lewoleba yang dinilai terlalu kecil.
“Jadi, kapal pengangkut dari Larantuka ke Lewoleba itu daya muatnya sangat kecil. Saya kira ini penting perlu strategi khusus untuk dibicarakan dengan para pihak yang berkepentingan dengan urusan BBM,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung tingginya konsumsi BBM serta persoalan kuota yang sering dikeluhkan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara rinci kebutuhan BBM harian di Kabupaten Lembata berdasarkan data pengguna BBM di kendaraan laut, darat, hingga mesin industri.
“Saya kira menjadi penting untuk menghitung seberapa besar kebutuhan BBM kita butuh di kabupaten ini dalam satu hari,” ujarnya.
Terkait cuaca yang kerap dijadikan alasan utama kelangkaan, Elias mengaku heran karena persoalan tersebut terus berulang namun seolah diterima sebagai keadaan yang tidak bisa diantisipasi.
Kelangkaan BBM yang terjadi akibat cuaca buruk dinilai seharusnya dapat diprediksi dan dicegah sejak dini. Elias menyebut langkah antisipasi harus bertumpu pada dua data utama, yakni prakiraan cuaca dari BMKG serta kalender musim yang dikeluarkan pemerintah kabupaten.
“Dengan dua data tersebut, pemerintah daerah dan pengelola SPBU dapat menentukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gangguan operasional akibat cuaca buruk dengan menyediakan BBM cadangan sehingga dalam situasi-situasi tertentu masalah ini bisa teratasi,” kata Elias.
Rekomendasi FPRB untuk Pemerintah Daerah
Dalam audiensi tersebut, FPRB Lembata juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Lembata. Pertama, penguatan distribusi BBM dengan mendorong koordinasi pemerintah dan pihak swasta agar menyiapkan anggaran lebih besar demi menghadirkan BBM di Lembata.
“Kita berharap pemerintah bisa berkoordinasi dengan pihak swasta untuk menyiapkan anggaran lebih dalam kepentingan untuk menghadirkan BBM di Kabupaten Lembata,” ujar Elias.
Kedua, pengawasan ketat dan penegakan hukum. Elias bahkan menyampaikan kecurigaan adanya pembiaran, termasuk dugaan aparat ikut “main mata” dalam praktik penjualan BBM subsidi.
“Kalau kita omong soal ini, saya kadang-kadang curiga jangan-jangan Pak Polisi, Sat Pol PP ikut main mata dengan masyarakat-masyarakat nakal. Kadang-kadang kami punya curiga seperti itu,” ungkapnya.
Ketiga, pengadaan alat transportasi pengangkut BBM dengan kapasitas lebih besar. Ia meminta pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta untuk menghadirkan armada pengangkut yang lebih memadai.
Keempat, edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait cuaca, penggunaan BBM yang baik dan benar, serta memastikan BBM digunakan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq menyampaikan pemerintah daerah telah bersurat ke PT Migas, PT Pertamina, dan Patra Niaga.
Ia menjelaskan ada tiga kondisi utama yang dihadapi saat ini, yakni kuota, transportir, serta finansial atau permodalan dari penjual BBM.
“Bayangkan yang, di tahun 2025 ini, saya lihat data ini, kuota minyak tanah itu 2.257 kl. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 itu 2.125. Masih ada sisa 32 kl,” jelasnya.
Menurut Bupati Kanis Tuaq, sisa kuota tersebut tidak bisa ditebus seluruhnya karena persoalan modal. Hal serupa juga terjadi pada solar dan pertalite.
“Bayangkan, kita lagi susah tetap tidak bisa ditebus semua. Itu berarti masalah yang dibilang SPBU itu benar. Sama halnya dengan solar ada sisa, pertalite juga ada sisa. Itu masalah modal,” ujarnya.
Terkait transportasi, Bupati mengungkapkan kapal pengangkut BBM yang tersedia saat ini berukuran kecil, sehingga ketika cuaca memburuk distribusi terganggu.
“Begitu juga masalah kuota tadi, kita sedang berjuang, berusaha, komunikasi juga sedang kita tingkatkan, tadi saya baru telepon juga. Jadi harus buat surat ulang lagi, bikin surat permohonan ulang lagi,” katanya.
Bupati juga menyampaikan pimpinan SPBU sudah dipanggil untuk mendukung permintaan kuota tambahan. Ia berharap dalam waktu dekat semua proses dapat terealisasi, termasuk penyediaan kapal pengangkut yang lebih layak.
“Jobber sudah ada yang datang. Lalu, kapal yang muat BBM ke sini, transportir itu, kapal kayu kita ganti dengan kapal yang layak yang ketika hujan, cuaca bisa jalan, bisa nyebrang,” pungkas Bupati Tuaq.
Reporter: Emanuel Boli
