Keterangan Foto: Bupati Lembata, Petrus
Kanisius Tuaq saat beraudiensi dengan
FPRB Lembata, Kamis, 29 Januari 2026
(Dok. EB)
Lembata, detiksatu.com II Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak wajar dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lembata di ruang rapat Kantor Bupati Lembata lantai 2, Kamis, 29 Januari 2026 sekitar jam 15.30 WITA.
Bupati Kanis Tuaq menyoroti kebiasaan SPBU yang menutup pelayanan lebih awal setelah BBM subsidi dinyatakan habis, tanpa melanjutkan penjualan BBM nonsubsidi.
“Kemarin saya telepon Patra Niaga, Pak Yuga. Saya bilang, kenapa SPBU ini jual BBM subsidinya habis lalu tutup. Jam tiga sudah tutup. Normalnya kalau bisnis dagang, jual juga yang nonsubsidi,” ujar Bupati Kanis.
Orang nomor satu Lembata itu mengaku mencurigai adanya skenario tertentu yang mengarah pada keuntungan pengecer BBM.
“Ini skenario yang orang-orang mencurigai, ditutuplah yang subsidi agar pengecer di sana laku,” tegasnya.
Bupati Kanis Tuaq mengatakan dirinya sudah beberapa kali turun langsung memantau kondisi di SPBU Tanah Merah, namun praktik serupa masih terus berulang.
"Kenapa yah, kita selidik ke sana, ke sini, saya turun ke Tanah Merah (SPBU Tanah Merah) dua tiga kali, setelah kembali terjadi lagi. Itu Penyakit lama yang menjadi mata pencaharian yang BBM pengecer," ucapnya.
Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa SPBU justru lebih banyak dikuasai oleh pengecer dibanding melayani masyarakat umum.
“SPBU sekarang itu dikuasai pengecer,” katanya.
Ia pun meminta agar SPBU tetap membuka layanan hingga malam hari agar masyarakat memiliki alternatif pembelian.
“Paling tidak buka sampai jam 8 malam supaya ada alternatif,” ujar Kanis.
Bupati Kanis juga menyarankan masyarakat membeli BBM nonsubsidi secara resmi daripada membeli BBM subsidi yang dijual pengecer dengan harga lebih mahal.
“Lebih baik beli swasta yang nonsubsidi daripada subsidi botol besar Rp20 ribu. Lebih baik beli satu liter belasan ribu, kualitasnya dapat, selisih sedikit,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kanis mengatakan pemerintah sudah bersurat ke PT Migas, PT. Pertamina, Patra niaga.
Sehingga, kata dia, kondisi yang dihadapi yang pertama adalah kuota. Yang kedua, transportir, dan yang ketiga adalah finansial dari penjual BBM.
"Bayangkan yang, di tahun 2025 ini, saya lihat data ini, kuota minyak tanah itu 2.257 kl. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 itu 2.125 kl. Masih ada sisa 32 kl," jelasnya.
"Bayangkan, kita lagi susah tetap tidak bisa ditebus semua. Itu berarti masalah yang dibilang SPBU itu benar. Sama halnya dengan solar ada sisa, pertalite juga ada sisa. Itu masalah modal," ujar Bupati Kanis.
Lalu, terkait masalah transportir ia mengungkapkan bahwa kapal-kapal pengangkut BBM berukuran kecil. Jadi, kalau cuaca tidak bagus, kondisi seperti kemarin itu.
"Begitu juga masalah kuota tadi, kita sedang berjuang, berusaha, komunikasi juga sedang kita tingkatkan, tadi saya baru telepon juga. Jadi harus buat surat ulang lagi, bikin surat permohonan ulang lagi," tutur Kanis Tuaq.
Ia mengatakan pimpinan SPBU sudah dipanggil untuk mendukung permintaan kuota. Mudahan-mudahan dalam waktu dekat ini, semuanya sudah terealisasikan, termasuk dengan kapal," katanya.
"Jobber sudah ada yang datang. Lalu, kapal yang muat BBM ke sini, transportir itu, kapal kayu kita ganti dengan kapal yang layak yang ketika hujan, cuaca bisa jalan, bisa nyebrang,"
pungkas Bupati Tuaq.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lembata, Elias Kaluli Making, menegaskan bahwa persoalan BBM bukanlah masalah baru.
“Bagi saya, masalah BBM bukan masalah baru, masalah yang sering berulang tahun, bahkan tidak pernah ada solusi, ini yang menjadi masalah,” kata Elias, orang Jontona tinggal di Wangatoa, Lewoleba.
Menurut Elias, persoalan BBM merupakan isu yang sangat vital karena kelangkaannya berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di sektor laut maupun darat.
“Persoalan BBM adalah persoalan yang sangat vital, pengaruh kelangkaan BBM berpengaruh pada semua aspek, mulai dari laut sampai ke darat, soal ekonomi, soal pergerakan barang keluar masuk desa,” ujarnya.
Elias menilai kelangkaan BBM di Lembata tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca buruk, tetapi ada beberapa faktor pemicu lain. Salah satunya adalah kemampuan daya beli perusahaan atau pihak pengelola BBM.
“Pada titik ini, saya kira pemerintah perlu melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan pihak itu," tegasnya.
Pemerintah perlu memaksa mereka untuk menyediakan anggaran dan kemudian menghadirkan BBM sebagai BBM cadangan dalam situasi-situasi seperti ini,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya besar ketika pihak pengusaha datang meminta izin usaha, tetapi juga harus besar dalam situasi-situasi rumit.
“Kadang-kadang ketika pemerintah besar saat pengusaha meminta izin, tetapi kita menjadi kecil ketika situasi-situasi rumit… kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” tegas Elias.
Faktor lain yang dinilai memicu kelangkaan BBM adalah ketimpangan distribusi. Elias Kaluli menyoroti kapasitas kapal pengangkut BBM dari Larantuka ke Lewoleba yang dianggap terlalu kecil.
“Kapal pengangkut dari Larantuka ke Lewoleba itu daya muatnya sangat kecil. Saya kira ini penting perlu strategi khusus untuk dibicarakan dengan para pihak yang berkepentingan dengan urusan BBM,” tegasnya.
Selain distribusi, tingginya konsumsi BBM di Lembata juga menjadi perhatian. Elias menilai pemerintah perlu menghitung kebutuhan riil BBM berdasarkan data pengguna, baik kendaraan darat, laut, maupun mesin industri.
“Saya kira menjadi penting untuk menghitung seberapa besar kebutuhan BBM kita butuh di kabupaten ini dalam satu hari,” ujarnya.
Terkait cuaca buruk yang kerap dijadikan alasan utama kelangkaan BBM, Kaluli Making mengaku heran mengapa pemerintah terkesan pasrah.
“Saya agak heran juga, kenapa kita pasrah dengan masalah cuaca,” katanya.
Menurutnya, kelangkaan akibat cuaca seharusnya bisa diantisipasi sejak dini melalui dua data utama, yakni prakiraan cuaca dari BMKG dan kalender musim dari Pemerintah Kabupaten.
“Dengan dua data tersebut, pemerintah daerah dan pengelola SPBU dapat menentukan langkah-langkah antisipatif dengan menyediakan BBM cadangan sehingga dalam situasi-situasi tertentu masalah ini bisa teratasi,” ujar Elias.
Elias Making juga menyoroti dugaan praktik penimbunan BBM dan penyalahgunaan barcode nelayan yang marak terjadi di Lembata.
“Praktek penimbunan. Masyarakat sekarang menjual BBM yang melanggar aturan di Kabupaten Lembata,” katanya.
Elias Kaluli Making, akrab disapa Yogi Making mengaku sering melihat antrean di SPBU dipenuhi orang-orang yang membawa jerigen dengan barcode nelayan.
"Saya kadang-kadang bingung, ini setiap hari mereka datang antre menggunakan barkot nelayan. Seberapa besar dia punya kapal laut, dan seberapa jauh dia punya operasional penangkapan ikan, sehingga setiap hari dia membutuhkan minyak ratusan liter. Ini tidak logis, bahwa ini melanggar aturan yang seharusnya ditegakkan," pungkas Elias.
Setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh FPRB Lembata, Ketua FPRB Lembata, Mikhael Alexander Raring menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Bupati Lembata untuk ditindaklanjuti.
Reporter: Emanuel Boli
