“Itu hoaks. Justru saya sedang berupaya menutup penambangan pasir ilegal tersebut,” ujar Kasimin saat dikonfirmasi pada Minggu (1/6).
Sebagai bukti keseriusan, pemerintah desa telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lingkungan Hidup dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi kawasan rawan tambang.
“Kami dari pemerintah desa juga sering menggelar rapat koordinasi untuk menindak dan menutup aktivitas tambang ilegal. Tapi memang masih ada penambang yang nekat,” jelasnya.
Kasimin juga mengaku telah didatangi oleh keluarga para penambang yang tidak terima dengan langkah penertiban tersebut.
“Saya sudah didatangi istrinya, anaknya. Mereka tahu saya menargetkan penutupan tambang karena kondisinya sudah tidak bisa ditoleransi. Jadi tuduhan bahwa saya membekingi itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.
Sementara itu, Kasirun, salah satu penambang pasir asal Tanggulangin, mengaku telah lama menambang karena tuntutan ekonomi.
“Kalau ada pekerjaan lain, ya saya nggak nambang. Capek, panas, susah,” ujarnya.
Meski demikian, Kasirun menyatakan kesiapannya jika penambangan pasir ilegal harus ditutup, asalkan disertai solusi pengganti.
“Saya siap, asal pemerintah kasih solusi. Kalau tidak, saya kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.
Kades Kasimin menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa penambangan pasir ilegal, khususnya di zona merah, dilarang keras dan akan terus diawasi secara ketat.
“Kami akan terus melakukan patroli dan penindakan jika ditemukan pelanggaran yang
membahayakan keselamatan warga dan lingkungan,” pungkasnya
Penulis: Yahya
