Danintel Korem mengaku datang atas perintah langsung dari Danrem NTT untuk menyampaikan undangan kepada perwakilan masyarakat—khususnya mereka yang memimpin aksi demonstrasi sehari sebelumnya, 11 Juni 2025, di Kantor Bupati Kupang. Undangan tersebut ditujukan untuk melakukan pertemuan di markas Korem Kupang guna membahas klaim sepihak TNI atas tanah yang telah ditempati masyarakat selama lebih dari 27 tahun.
Namun masyarakat eks Timor-Timur secara tegas menolak undangan tersebut. Mereka menilai pendekatan militeristik dan tekanan dari aparat tidak mencerminkan itikad baik dalam penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun. Warga juga menyampaikan bahwa lokasi pertemuan yang ditentukan sepihak di markas militer bukanlah ruang netral untuk dialog yang setara.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan kami dalam aksi damai di kantor Bupati Kupang. Pernyataan sikap kami sudah jelas. Jika Danrem ingin berdialog, silakan datang langsung ke lokasi tempat kami tinggal selama puluhan tahun,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Dalam keterangan lain, sejumlah warga menyampaikan bahwa permintaan mereka untuk bertemu langsung di lokasi bukan tanpa alasan. Bagi mereka, tanah resettlement yang kini dipersoalkan adalah ruang hidup yang mereka perjuangkan sejak eksodus besar-besaran dari Timor-Timur pasca-referendum 1999. Klaim sepihak institusi militer dianggap mencederai keadilan dan melanggengkan ketidakpastian nasib ribuan jiwa.
“Kami bukan pendatang baru. Kami hidup, tumbuh, dan membangun kehidupan di tanah ini selama 27 tahun. Kami punya hak untuk didengar, bukan diperintah,” ujar seorang ibu rumah tangga sambil menggendong anaknya di camp pengungsian Naibonat.
Desakan untuk Dialog di Lokasi: Tanda Ketegangan yang Meningkat
Penolakan warga untuk menghadiri undangan ke markas Korem adalah bentuk sikap tegas terhadap pendekatan intimidatif yang selama ini mereka rasakan. Masyarakat berharap, pemerintah dan institusi TNI membuka ruang dialog yang sejati dan berpihak pada penyelesaian yang adil, bukan pengusiran atau pengambilalihan sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Danrem NTT terkait penolakan masyarakat tersebut.
Situasi di camp pengungsian Naibonat tetap kondusif, namun warga mengaku siaga dan siap melakukan aksi lanjutan apabila tekanan terhadap tanah dan tempat tinggal mereka terus berlanjut.
Reporter: DJOHANES BENTAH
