JAYAPURA,DETIKSARU.COM - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, yang juga merupakan tokoh Muslim Papua, Ustaz Ismail Asso, mengimbau Presiden Republik Indonesia agar menghentikan operasi militer di wilayah Papua.
Imbauan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Ustaz Ismail menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk kekerasan demi menjaga rasa aman masyarakat Papua.
“Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya minta hentikan operasi militer dan kekerasan di Papua. Ini demi kemanusiaan,” ujarnya.
Pada Sabtu, 16 Agustus, dilaporkan ratusan warga Kampung Eknemba di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, mengungsi ke hutan dan pegunungan. Pengungsian ini dipicu oleh baku tembak antara aparat keamanan Indonesia dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB-OPM), sayap militer Organisasi Papua Merdeka.
Menurut Ustaz Ismail Asso, warga dari Kampung Taitawa, Kusage, dan Bajemba sangat ketakutan dengan kehadiran aparat TNI dalam jumlah besar, yang membuat mereka tidak leluasa menjalani aktivitas harian, khususnya berkebun.
“Kami memohon kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI, agar menarik seluruh pasukan non-organik dari Intan Jaya. Kehadiran mereka justru membuat warga takut dan tidak bisa hidup normal,” tegasnya.
Ia menyampaikan keprihatinannya karena para pengungsi termasuk anak-anak, balita, dan lansia harus meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di hutan demi menghindari konflik bersenjata yang terus berulang.
“Peristiwa seperti ini bukan pertama kali. Warga kampung selalu menjadi korban dalam konflik bersenjata antara TNI dan OPM. Pemerintah daerah jangan hanya memberi bantuan makanan terus-menerus,” katanya.
Ia menegaskan bahwa yang lebih penting adalah upaya diplomasi dan pendekatan damai dari pemerintah pusat agar konflik dapat benar-benar dihentikan.
“Saya usul agar Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Presiden, agar keamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Masyarakat harus hidup aman di atas tanah leluhur mereka,” pungkasnya.