Dia memulai pointernya dengan: "Rakyat harus berani bersatu ketika muncul dugaan bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan secara tidak semestinya." Lugas. Tak bertele-tele. Langsung menancap ke ulu hati pergerakan menuju perubahan.
Kamis, 13 November 2025, Polda Metro memeriksa tiga tersangka terkait ijazah palsu Jokowi. Selain dr. Tifa, dua lainnya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Setelah pemeriksaan, justru makin terasa bahwa bangsa ini sedang memasuki persimpangan penting dalam sejarah moralnya.
Isu dugaan pemalsuan ijazah bukan perkara administratif. Ia menyentuh integritas seorang kepala negara. Kasus ini menentukan apakah Indonesia masih punya keberanian untuk membedakan yang benar dari yang menyesatkan. Rakyat berhak mempertanyakan. Berhak meminta bukti. Juga berhak memperoleh kejelasan. Itu bukan tindakan subversif. Itu kewajiban moral untuk menjaga akal sehat Indonesia.
Pada titik ini dokter Tifa teringat pada Perang Jawa 1825–1830, ketika Pangeran Diponegoro memimpin perang semesta melawan ketidakadilan kolonial. Bukan karena hari ini kita sedang mengangkat senjata. Tetapi karena saat itu, seperti sekarang, ada penghinaan terhadap nalar rakyat yang memaksa seorang pemimpin berdiri. Perang Diponegoro digerakkan oleh moral. Oleh perasaan “ada yang salah” dan “ini harus diluruskan”. Begitu pula hari ini. Ketika gelagat manipulasi mengemuka. Muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan tidak semestinya. Karenanya publik wajib bersatu menjaga martabat negara.
Dokter Tifa berdiri bukan karena dendam atau kebencian. Dia bergerak karena ada sesuatu yang mengganggu nurani kolektif bangsa. Ketika dokumen pendidikan seorang presiden diperdebatkan selama bertahun-tahun tanpa jawaban ilmiah dan terbuka, itu tanda bahwa erosi kepercayaan sedang berlangsung. Dan bangsa yang membiarkan erosi itu mengalir tanpa koreksi artinya sedang menuju kehancuran perlahan-lahan.
*Perlu keberanian di atas rata-rata*
Indonesia terlalu besar untuk dikelola dengan manipulasi. Terlalu mahal dipertaruhkan oleh kebohongan. Dan terlalu berharga untuk dipimpin dengan standar etika yang rendah. Karena itu, keberanian di atas rata-rata menjadi syarat minimum untuk memperbaiki negeri ini. Keberanian bertanya, menguji, meneliti, dan mengungkap. Jika perkara seperti dugaan pemalsuan ijazah saja rakyat gentar menyuarakan, bagaimana mungkin bangsa ini bisa menghadapi oligarki, korupsi sistemik, atau perampasan hak rakyat yang jauh lebih besar skalanya?
Dokter Tifa yakin, jika dugaan pemalsuan ijazah ini tidak diselesaikan secara terang-benderang, ia akan jadi luka sejarah. Perkara ini harus dituntaskan secara ilmiah, terbuka, dan final. Jangan sampai luka seperti ini diwariskan kepada generasi mendatang. Anak cucu bangsa ini kelak mungkin bertanya: Mengapa kalian membiarkan ketidakjujuran menjadi preseden? Mengapa kalian lebih memilih nyaman daripada jujur? Dan kita takkan punya jawaban yang pantas.
Dalam ketegasannya, dr. Tifa memilih percaya pemerintahan Presiden Prabowo punya peluang besar untuk menuntaskan persoalan-persoalan warisan rezim sebelumnya. Apa pun dinamika politik yang terjadi. Keyakinan dokter ini sederhana: negara tidak boleh memelihara keraguan publik. Ketika integritas seorang presiden dipertanyakan, negara wajib hadir. Wajib menyelesaikan, bukan menutup-nutupi. Dia percaya Prabowo tidak ingin memimpin negara dengan fondasi yang rapuh akibat ketidakjelasan masa lalu.
Itulah sebabnya langkah dokter Tifa bersama Roy dan Rismon menuju Polda Metro dilakukan dengan tenang. Tanpa gemetar. Tanpa beban. Sebab sejak awal dia hanya menuntut satu hal: kebenaran. Sesuatu yang mestinya menjadi kebutuhan semua pihak, termasuk negara. Dan bila perjuangan ini berujung tekanan politik maupun risiko hukum, biarlah. Sejarah sudah terlalu lama membuktikan bahwa kebenaran memang kerap menuntut pengorbanan.
Harapannya, proses ini menjadi momentum pembelajaran nasional. Momentum untuk mengoreksi kesalahan masa lalu. Momentum untuk mengembalikan standar moral bangsa ke titik normalnya. Dan momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya ingin menegakkan keadilan, bukan mewarisi manipulasi.
Pada akhirnya, perjuangan ini bukan soal selembar ijazah. Ini soal apakah Indonesia masih menghargai kejujuran? Masih punya keberanian, dan masih peduli pada integritas? []
