Pemuda, sebagai agen perubahan dan pembangunan, menuntut agar kebijakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai moral fundamental, seperti integritas dan kepentingan umum di atas segalanya.
Pesan-pesan moral tersebut mencakup hal-hal berikut:
1. Pemerintah harus menjunjung tinggi etika dan nilai moral.
2. Pemuda berharap pemerintah bertindak berdasarkan etika publik yang kuat, memastikan kebijakan yang diambil menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentingan masyarakat secara luas, bukan kelompok tertentu.
3. Keterlibatan yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
4. Terdapat tuntutan moral agar pemuda dilibatkan secara substantif dalam proses kebijakan.
5. Memberikan kesempatan kepada kaum muda dalam pengambilan keputusan akan membangun keterlibatan warga negara yang lebih luas dan
6. menciptakan komunitas yang lebih kuat serta inklusif.
Transparansi dan akuntabilitas. Pemuda, sebagai agen pengawas sosial (agent of control), menuntut transparansi dalam implementasi kebijakan dan akuntabilitas dari para pemimpin untuk memastikan hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
Pemberantasan korupsi dan dinasti politik. Isu-isu seperti korupsi dan dinasti politik secara moral dianggap merugikan dan mempersulit kehidupan orang muda.
Pesan moralnya adalah tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik semacam itu demi masa depan yang lebih baik.
Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pemuda. Pesan moral juga mencakup desakan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik generasi muda, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan isu perubahan iklim, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Membangun kepercayaan dan mencegah krisis moral. Dengan menjunjung tinggi etika dan responsif terhadap aspirasi pemuda, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan mencegah krisis moral di kalangan generasi muda, yang sering kali merasa terasing dari proses politik formal.
#SaveErwinKuwanKNPI-JAYAWIJAYA2025.

