Sebagai bagian dari komponen intelektual muda yang peduli terhadap kelestarian adat, lingkungan, dan keadilan sosial di tanah leluhur nya, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Meminta kepada Gubernur Papua Pegunungan agar menghentikan segala bentuk kegiatan atau kebijakan yang berpotensi merampas tanah milik masyarakat adat Hubula atas nama pembangunan nasional.
2. Mendesak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk tidak menggunakan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam mengambil alih tanah adat masyarakat Hubula.
3. Mengimbau para kepala suku agar tidak menjual tanah adat demi kepentingan ekonomi jangka pendek, serta mendorong dilakukannya rekonsiliasi adat guna menjaga persatuan dan kedaulatan masyarakat Hubula atas tanahnya.
4. Mendorong masyarakat adat Hubula untuk segera mengurus dan memiliki sertifikat tanah adat, sebagai langkah perlindungan terhadap praktik jual beli lahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat, intelektual, dan mahasiswa untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan, serta menolak segala bentuk pendekatan yang mengatasnamakan “humanisme” namun justru mengarah pada perampasan tanah adat.
7. Meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menarik seluruh aparat militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Wamena pada khususnya dan Papua pada umumnya, guna menjaga situasi yang kondusif dan damai.
8. Menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Lapago, karena wilayah tersebut bukan tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki nilai adat, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang harus dihormati.
9. Menolak rencana pembangunan cetak sawah seluas 2.000 hektar yang direncanakan di lima distrik: Kurulu, Pisugi, Witawaya, Libarek, dan Piramid, karena dinilai mengancam kelestarian tanah adat dan ruang hidup masyarakat Hubula.
Penutup
Demikian, Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan serta melindungi tanah adat masyarakat Hubula sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai harganya.
Kami berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengedepankan dialog terbuka, partisipasi masyarakat adat, dan pendekatan yang berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunan di tanah Papua.
Tanah adalah identitas dan kehidupan.
Lapago bukan tanah kosong.
Salam persatuan, solidaritas, dan keadilan.
Hormat kami,
IKATAN KELUARGA BESAR PELAJAR DAN MAHASISWA PEGUNUNGAN JAYAWIJAYA (IKB-PMPJ)
Koordinator Wilayah Bandung – Jawa Barat
