hari ini sedang berada pada titik kegelisahan bersama. Deretan kasus korupsi yang terungkap bukan lagi sekadar isu hukum, tetapi telah menjelma menjadi luka sosial yang menggerogoti kepercayaan rakyat. Ketika anggaran yang seharusnya menjadi harapan bagi pelayanan publik justru diselewengkan, maka yang dirampas bukan hanya uang negara, melainkan masa depan masyarakat.
Korupsi di Kabupaten Bekasi telah menciptakan ketimpangan: pembangunan terasa timpang, pelayanan publik berjalan lambat, dan keadilan terasa jauh dari rasa keadilan itu sendiri. Rakyat dipaksa bersabar, sementara segelintir elite menikmati hasil dari pengkhianatan terhadap amanah. Inilah alarm keras bahwa Kabupaten Bekasi berada dalam kondisi darurat korupsi.Jumat 19 Desember 2025.
Darurat korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga panggilan moral bagi seluruh elemen daerah. Pemerintah daerah dituntut berani bersih dan transparan, birokrasi harus kembali pada marwah pelayanan, dan para pemangku jabatan wajib menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri dan politik kepentingan. Tanpa keberanian memutus mata rantai korupsi, jabatan hanya akan meninggalkan warisan kehancuran, bukan legacy kebaikan.
Masyarakat pun memiliki peran penting: mengawasi, bersuara, dan tidak apatis. Diam adalah ruang paling nyaman bagi korupsi untuk tumbuh. Kabupaten Bekasi tidak kekurangan sumber daya, yang kurang adalah keteladanan dan keberanian untuk jujur.
Darurat korupsi harus dijawab dengan gerakan bersama, penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran, dan budaya malu bagi para pelanggar amanah. Kabupaten Bekasi harus diselamatkan, tidak untuk kepentingan politik semata, bukan besok, tetapi hari ini. Karena jika korupsi terus dibiarkan, maka yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya bukan kemajuan, melainkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan.
Reporter (Roan)
