“Tahun depan kita akan melakukan elektrifikasi di lima kota. Termasuk KRL dari Jakarta sampai Cikampek, Rangkasbitung, dan Sukabumi,” ujar Dony.
Rencana ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi. Untuk mendukung proyek tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menerima PMN sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan rangkaian baru KRL Jabodetabek guna mendukung penugasan pelayanan publik (PSO) KRL.
Selain KAI, dua BUMN lain yang juga mendapat persetujuan PMN adalah PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp2,5 triliun.
INKA akan memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat kapasitas industri perkeretaapian, termasuk perluasan fasilitas produksi di pabrik Madiun dan Banyuwangi. Sementara Pelni akan menggunakannya untuk pengadaan tiga kapal penumpang sebagai kelanjutan dari PMN 2024.
“Kami sedang melakukan transformasi fundamental terhadap ketiga perusahaan ini,” kata Dony.
Selain itu, DPR juga menyetujui PMN untuk dua Badan Layanan Umum (BLU). Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan menerima Rp6,68 triliun untuk melanjutkan pembiayaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara Badan Bank Tanah akan mendapatkan PMN non-tunai sebesar Rp2,95 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.
