Kapuas Hulu, detiksatu.com || Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan berbagai fasilitas publik lainnya merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, bukan sebuah pemberian pribadi yang patut dipuji secara berlebihan.
Hal tersebut disampaikan seorang aktivis media dalam catatan kritis yang beredar di ruang publik.
Kaperwil Kalbar detiksatu.com menilai, seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersumber dari pajak dan uang rakyat.
Karena itu, pembangunan tidak semestinya dipersepsikan sebagai bentuk kemurahan hati atau prestasi personal seorang pejabat.
“Memuji kepala daerah secara berlebihan karena membangun fasilitas publik ibarat memuji matahari karena terbit di pagi hari.
Itu memang sudah menjadi fungsinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam perspektif kekuasaan, para ahli ilmu politik mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa, meskipun terdapat potensi perlawanan.
Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh mandat rakyat dan aturan hukum.
Analogi sederhana turut dikemukakan.
Ketika masyarakat memesan makanan di sebuah restoran dan pelayan mengantarkan pesanan dengan benar, tidak ada alasan untuk merayakannya secara berlebihan.
Ucapan terima kasih dinilai sudah cukup, karena pelayanan tersebut merupakan bagian dari tugas yang telah dibayar.
Sebaliknya, kritik wajar disampaikan apabila pelayanan tidak sesuai harapan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Teori Kontrak Sosial (Social Contract) yang dipopulerkan pemikir Jean-Jacques Rousseau.
Dalam teori itu ditegaskan bahwa rakyat menyerahkan mandat dan sebagian haknya kepada pemimpin agar kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama.
Atas dasar itu, masyarakat diingatkan untuk tetap bersikap kritis.
Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak seharusnya ditempatkan sebagai pemandu sorak, melainkan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.
Pujian berlebihan terhadap hal-hal normatif dikhawatirkan dapat melemahkan sensitivitas publik terhadap persoalan yang lebih substansial, seperti kebocoran anggaran, ketimpangan pembangunan, kebijakan yang tidak tepat sasaran, hingga potensi penyalahgunaan wewenang.
“Kritik bukan bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian agar kualitas pembangunan terus meningkat dan tidak berhenti pada standar minimal,” tegasnya.
Narasi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, mampu memberikan apresiasi secara wajar, serta konsisten mengawal kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Kaperwil Kalbar : Adi*ztc
