Jakarta, detiksatu.com || Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2025 mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Pada 7 Januari 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras dalam kurun waktu satu tahun sejak dirinya dilantik sebagai Presiden. Pencapaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata kerja keras kabinet serta sinergi seluruh elemen bangsa, khususnya para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa target awal swasembada pangan sejatinya dipatok dalam waktu empat tahun. Namun, berkat soliditas dan komitmen kuat seluruh jajaran pemerintahan, target tersebut mampu direalisasikan jauh lebih cepat.
“Waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target empat tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara-saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang tadinya empat tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden Prabowo.
Keberhasilan ini turut diapresiasi oleh 98 Resolution Network, sebuah jaringan relawan dan pemikir kebijakan publik. Melalui salah satu pemrakarsanya, Eli Salomo Sinaga, 98 Resolution Network menilai pemerintahan Prabowo–Gibran telah membuktikan komitmen dan janji politiknya kepada rakyat, khususnya dalam sektor pangan.
“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Ini bukan sekadar capaian statistik, tetapi bukti bahwa negara hadir dan serius membangun kedaulatan pangan. Kami optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Together we will rise,” ujar Eli Salomo.
Menurut Eli, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Salah satunya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan. Satgas ini memiliki jangkauan kerja hingga tingkat kabupaten/kota serta petugas lapangan, sehingga pengawalan program dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Strategi utama dalam mencapai swasembada adalah peningkatan produksi melalui optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah tidak lagi bekerja parsial, melainkan terintegrasi,” jelas Eli Salomo yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persaudaraan 98.
Ia menambahkan, pemerintah juga melakukan berbagai terobosan kebijakan yang bersifat regulatif guna mengatasi hambatan struktural yang selama ini dinilai menghambat produksi pangan nasional.
“Terobosan kebijakan tersebut cukup optimal, mulai dari perencanaan, koordinasi, memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi menyeluruh atas pencapaian program swasembada pangan,” tegasnya.
Eli Salomo memaparkan sejumlah dampak nyata dari kebijakan tersebut. Pertama, keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Selain itu, volume ketersediaan pupuk melonjak hingga 700 persen seiring pembangunan tujuh pabrik pupuk baru oleh pemerintah. Dari sisi pengawasan, pemerintah juga mencabut sekitar 2.300 izin usaha sektor pertanian yang terbukti melanggar peraturan dan melakukan praktik permainan harga. Bahkan, sebanyak 192 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus pangan.
Dampak kedua adalah meningkatnya luas lahan pertanian. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, luas lahan pertanian tercatat bertambah sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Ketiga, berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi pangan nasional menunjukkan tren peningkatan signifikan.
Pada tahun 2025, ekspor produk pertanian Indonesia melonjak hingga 33 persen. Stok pangan nasional tercatat mencapai 3,2 juta ton, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) menembus angka 125,35, tertinggi sepanjang sejarah.
“Ini indikator yang sangat menggembirakan. Artinya, kesejahteraan petani benar-benar meningkat,” kata Eli
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras nasional pada tahun 2026 mencapai 4 juta ton. Target tersebut didukung dengan penambahan anggaran hingga mencapai Rp39 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 Perum Bulog berhasil menyerap sekitar 3,2 juta ton beras.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan langsung kepada petani melalui kebijakan harga. Presiden Prabowo secara tegas menetapkan harga gabah hasil produksi petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai sebagai insentif yang sangat berarti bagi petani karena memberikan kepastian harga dan keuntungan yang layak.
“Dengan kebijakan ini, petani bisa menjual gabah kering panen pada harga yang menguntungkan. Tidak berlebihan jika dikatakan kaum tani wis gumuyu lan gemoy,” ujar Eli Salomo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dengan keyakinan dan komitmen kuat Presiden Prabowo, kebijakan impor pangan yang selama ini dinilai menekan petani domestik dapat diatasi secara bertahap. Indonesia pun kembali meneguhkan posisinya sebagai bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo, kedaulatan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa.
“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa,” pungkas Eli Salomo menutup pernyataan 98 Resolution Network.
Keberhasilan swasembada pangan ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah menuju ketahanan dan kemandirian pangan jangka panjang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai tulang punggung bangsa.
Red-Ervinna
