Buruh membawa empat isu utama, mulai dari protes terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta hingga penolakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, isu pertama yang disuarakan adalah menuntut UMP DKI Jakarta naik dari saat ini Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta atau sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Tuntutan yang dibawa ada empat, yang pertama, revisi UMP DKI 2026 menjadi Rp 5,89 juta, yaitu 100% KHL Dan UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI 5% di atas KHL," ujar Said Iqbal di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pada tuntutan kedua, Buruh meminta revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
Tuntutan ketiga adalah menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Said Iqbal mengaku khawatir pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan membuat sistem pemerintahan kembali ke era Orde Baru.
Tuntutan keempat, buruh meminta DPR RI segara membahas dan mengesahkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, sesuai Putusan Nomor 168 tahun 2024. Putusan tersebut menegaskan bahwa paling lambat sejak Oktober 2024, Indonesia harus memiliki UU ketenagakerjaan yang baru.
Said Iqbal berharap ada pimpinan DPR RI yang mau menemui massa buruh. Meskipun hingga saat ini, ia mengaku belum mendapat kepastian apakah ada pimpinan DPR RI yang mau menerima kelompok buruh.
"Hari ini kita berharap bisa ditemui oleh pimpinan DPR. Tapi sampai dengan pagi ini belum ada kabar apakah pimpinan DPR bisa menerima atau tidak. Tapi bagi kami yang paling penting aspirasi harus disampaikan. Kalau pun tidak bertemu, pada kesempatan berikutnya kita akan bergerak kembali," ujar Said Iqbal.
Tak hanya demo di DPR, buruh juga akan bergerak ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kelompok buruh mempersoalkan pertemuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM.
"Setelah di sini, jam 2 kami bergerak ke Kemenaker. Kami ingin meminta tanggung jawab Wamenaker. Masa jadi Wamenaker udah kayak kepala dinas, nerima KDM dengan ketawa ketiwi, iu menyakitkan hati buruh," tutupnya.
