Insinyur sipil kelahiran Khan Younis ini kini dipercaya memimpin Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat yang dibentuk untuk mengelola wilayah tersebut setelah kehancuran luas akibat perang Israel.
Penunjukan Shaath datang pada saat Gaza berada di titik nadir—dihantam agresi militer, blokade berkepanjangan, serta tuduhan internasional terhadap Israel atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
Bagi banyak warga Gaza yang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman, nama Ali Shaath bukan sekadar pejabat. Ia dipandang sebagai figur teknis yang diharapkan mampu menerjemahkan rencana di atas kertas menjadi pemulihan nyata di lapangan.
Dari Khan Younis ke Panggung Internasional
Ali Abdel Hamid Shaath lahir pada 1958 di Khan Younis, Jalur Gaza selatan—kota yang kini menjadi salah satu simbol kehancuran paling parah akibat perang. Ia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Ain Shams, Kairo, pada 1982, disusul gelar Magister pada 1986.
Puncak pendidikannya diraih pada 1989, ketika ia memperoleh gelar doktor (PhD) Teknik Sipil, dengan spesialisasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Perkotaan, dari Queen’s University Belfast, Inggris Raya. Keahlian inilah yang kemudian menjadi fondasi utama kiprahnya dalam pembangunan Palestina.
Karier Pembangunan Tanpa Afiliasi Partai
Sepanjang kariernya, Shaath dikenal sebagai teknokrat yang tidak terafiliasi langsung dengan partai politik. Ia menduduki berbagai posisi strategis di lembaga-lembaga Otoritas Nasional Palestina, terutama pada fase awal pembentukan institusi negara.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional, terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan strategis nasional. Dalam kapasitas ini, Shaath turut merancang kebijakan yang bertujuan menopang perekonomian Palestina yang tercekik oleh pendudukan dan pembatasan Israel.
Ia juga dipercaya sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Komunikasi, mengawasi proyek-proyek infrastruktur vital dan jaringan jalan—sektor yang kerap menjadi sasaran penghancuran dalam setiap eskalasi militer Israel.
Shaath kemudian memimpin Otoritas Kawasan Industri Palestina, berupaya mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di tengah ekonomi yang terfragmentasi. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perumahan Palestina dan Kepala Otoritas Pelabuhan Palestina, terlibat langsung dalam pengelolaan sektor perumahan dan akses maritim—dua bidang yang sangat dibatasi oleh kebijakan Israel.
Dalam peran penasihat, ia bekerja sebagai konsultan Yayasan Pembangunan dan Rekonstruksi Palestina (PDRF) serta penasihat Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum, memperkuat pendekatan berbasis keahlian teknis dan perencanaan jangka panjang.
Dari Meja Negosiasi ke Manajemen Pascaperang
Secara politik, Shaath juga memiliki pengalaman penting sebagai anggota komite negosiasi status akhir pada 2005, yang membahas isu-isu krusial seperti perbatasan dan akses maritim—dua aspek yang hingga kini masih menjadi titik sengketa utama akibat pendudukan Israel.
Pengalaman panjang di bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan rekonstruksi inilah yang menjadi dasar penunjukannya sebagai kepala komite teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza pada fase pascaperang.
Pada 14 Januari 2016, Mesir, Qatar, dan Turki secara resmi mengumumkan selesainya pembentukan komite tersebut, dengan Ali Shaath sebagai ketuanya. Para mediator menilai langkah ini sebagai upaya penting untuk menopang stabilitas dan merespons krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza—krisis yang oleh banyak organisasi internasional dinilai sebagai konsekuensi langsung dari agresi dan pengepungan Israel.
Di Tengah Harapan dan Kecaman Dunia
Para mediator internasional menyatakan harapan bahwa pembentukan komite ini akan membuka jalan bagi implementasi fase kedua perjanjian gencatan senjata, sesuai rencana yang diumumkan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Langkah tersebut diharapkan dapat menstabilkan situasi dan mencegah eskalasi baru, menyusul kesepakatan fase pertama yang diumumkan di Sharm El-Sheikh pada 9 Oktober 2025.
Namun, di lapangan, tantangan yang dihadapi Shaath jauh melampaui soal teknis. Ia memimpin di tengah kehancuran sistematis, pengungsian massal, dan tekanan internasional yang meningkat terhadap Israel atas dugaan kejahatan perang, termasuk penghancuran infrastruktur sipil, blokade kemanusiaan, dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
Bagi warga Gaza—yang bertahan hidup di antara reruntuhan dan musim dingin tanpa perlindungan—kepemimpinan Ali Shaath kini dipandang sebagai salah satu sedikit titik harapan. Apakah ia mampu menerjemahkan pengalaman panjangnya menjadi pemulihan nyata, atau justru terhimpit oleh realitas politik dan pendudukan yang terus berlangsung, masih menjadi pertanyaan terbuka.
Yang pasti, kisah Ali Shaath adalah potret seorang teknokrat Palestina yang kembali ke pusat panggung, bukan di ruang konferensi internasional, melainkan di jantung salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini.[]
