Evaluasi tersebut dinilai penting agar proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor benar-benar mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas, serta nilai-nilai moral aparatur sipil negara.
Menurut Sekretaris BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, Andi Syatir, pengangkatan pejabat tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi administratif atau kedekatan struktural semata.
Track record dan rekam jejak moral pejabat yang diangkat harus menjadi pertimbangan utama, karena jabatan publik melekat langsung dengan kepercayaan masyarakat.
Ia menyoroti adanya dua pejabat yang saat ini menduduki posisi strategis namun dinilai memiliki rekam jejak bermasalah karena pernah terseret isu kasus “KPK gadungan”.
Keduanya adalah Yanto Pradipta, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan, serta Warman yang saat ini bergeser ke RSUD Cibinong.
Menurut Andi, meskipun isu tersebut terjadi di masa lalu, aspek etik dan persepsi masyarakat tetap tidak bisa diabaikan dalam penempatan jabatan strategis.
Lebih jauh, Andi menegaskan bahwa prinsip right man in the right place harus benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kebijakan mutasi dan promosi jabatan.
Ia menilai, lemahnya penerapan prinsip tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Bahkan, lanjut Andi, di berbagai grup WhatsApp aktivis dan wartawan, saat ini ramai diperbincangkan sosok Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dianggap menduduki jabatan tersebut terlalu dini.
Padahal, masih banyak ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai memiliki kompetensi, pengalaman, dan kredibilitas lebih matang, namun justru tidak mendapatkan ruang dan kesempatan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan soal objektivitas dan transparansi dalam manajemen kepegawaian daerah,” ujar Andi Syatir.
Atas dasar itu, ia mendorong Bupati Bogor agar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan peran Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, serta mencari sosok yang lebih tepat, berintegritas, dan mampu menjamin sistem pengelolaan ASN yang adil, profesional, dan bebas dari kontroversi.
Menurutnya, keberanian Bupati dalam melakukan pembenahan di sektor kepegawaian akan menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor benar-benar berjalan dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. . Elis sy
