Pontianak, detiksatu.com – detiksatu.com Kepolisian Daerah Kalimantan Barat secara resmi memulai siklus anggaran Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Sosialisasi, Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Penandatanganan Pakta Integritas bagi satuan kerja jajaran Polda Kalbar.
Kegiatan yang berlangsung di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Selasa (6/1/2026), dipimpin oleh Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Huta Julu, S.I.K., M.Si., serta dihadiri oleh Irwasda Polda Kalbar, para Pejabat Utama Polda Kalbar, dan para Kapolres/ta jajaran.
Dalam sambutannya, Wakapolda Kalbar menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen moral seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum strategis karena menjadi tahap awal implementasi Grand Strategy Polri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Polri 2025–2029.
Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan janji untuk bekerja secara jujur dan profesional.
Setiap rupiah dalam DIPA adalah amanah dari rakyat dan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Brigjen Pol Roma Huta Julu.
Lebih lanjut, Wakapolda memaparkan lima sasaran strategis Polda Kalbar pada Tahun Anggaran 2026, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif, penegakan hukum yang humanis, pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, modernisasi sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyerahan DIPA di awal tahun bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan kepolisian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Dengan diserahkannya DIPA T.A. 2026 ini, pimpinan telah menginstruksikan kepada seluruh Kasatker dan Kapolres jajaran agar segera melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala agar seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai SOP dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, Polda Kalbar optimistis mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mewujudkan Polri yang Presisi di tengah tantangan tugas pada tahun 2026 yang semakin kompleks.
Kaperwil Kalbar : Adi*ztc
