Karawang – detiksatu.com | | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program prioritas Pemerintah Pusat kini menuai sorotan keras di SMPN 2 Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Alih-alih meningkatkan gizi peserta didik, menu MBG yang diterima siswa justru diduga tidak sebanding dengan nominal anggaran yang telah ditetapkan negara.
Kecurigaan ini mencuat dari kalangan orang tua siswa yang menilai menu makanan yang diberikan terkesan seadanya, minim lauk, dan jauh dari standar “bergizi” sebagaimana yang selama ini diklaim pemerintah. Bahkan, setelah dihitung berdasarkan harga jual di pasaran, nilai menu tersebut dinilai janggal dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan besaran anggaran per porsi.
“Kalau dihitung harga jualnya, ini jelas tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan pemerintah. Kami jadi bertanya-tanya, ke mana sisa uangnya? Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas salah satu orang tua siswa dengan nada geram, yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (19/1/2026).
Ia menyebut, menu MBG yang diterima anak-anaknya nyaris tak berubah, dengan porsi dan kualitas yang dinilai tidak mencerminkan program nasional beranggaran besar. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya pengurangan nilai anggaran di tingkat pelaksana.
“Jangan-jangan anggaran dipotong. Jangan sampai program makan bergizi ini justru berubah jadi program makan asal-asalan. Kalau benar begitu, ini sudah keterlaluan,” ujarnya lantang.
Orang tua siswa lainnya bahkan menyebut pelaksanaan MBG di SMPN 2 Pakisjaya berpotensi mencederai tujuan utama program pemerintah, serta menyesatkan publik jika tidak segera diaudit secara menyeluruh.
“Kami minta aparat turun tangan. Program ini dibiayai pajak rakyat. Kalau kualitasnya begini, patut diduga ada yang bermain di balik pelaksanaannya,” katanya.
Desakan agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hingga Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit dan investigasi pun menguat, guna memastikan apakah pelaksanaan Program MBG di sekolah tersebut benar-benar sesuai aturan atau justru menyimpan dugaan penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu MBG dengan nominal anggaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Publik menilai, jika dugaan ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka Program Makan Bergizi Gratis berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat dan berpotensi menjadi skandal baru dalam pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan. (OTG)
