Jakarta, detiksatu.com || Pemerintah diminta mempertimbangkan pemangkasan anggaran sejumlah program besar guna menjaga kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global. Permintaan tersebut mencuat di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah ekonom menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu menyiapkan langkah antisipatif agar tekanan terhadap APBN tidak semakin besar. Salah satu langkah yang dinilai realistis adalah melakukan realokasi anggaran dari program-program berskala besar yang menyerap dana negara dalam jumlah signifikan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan pergeseran anggaran dari sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Bhima, langkah refocusing atau pengalihan anggaran dari program-program tersebut menjadi penting untuk menciptakan ruang fiskal tambahan dalam APBN. Ruang fiskal itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menahan beban subsidi energi agar harga BBM di dalam negeri tidak perlu dinaikkan.
“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal,” ujar Bhima dalam keterangannya,(9/3/2026).
Ia menilai langkah realokasi anggaran jauh lebih baik dibandingkan pemerintah harus menaikkan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Berdasarkan hasil perhitungan Celios, terdapat potensi realokasi anggaran hingga sekitar Rp340 triliun dari berbagai pos belanja negara yang dinilai belum sepenuhnya produktif atau dapat ditunda sementara. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah alokasi subsidi energi serta menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Bhima menjelaskan bahwa dalam situasi ketidakpastian global seperti saat ini, pemerintah perlu bersikap fleksibel dalam mengelola APBN. Prioritas utama, menurutnya, adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak harga energi.
Ia juga menegaskan bahwa refocusing anggaran merupakan kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya ketika menghadapi situasi krisis, sehingga langkah serupa dinilai masih relevan diterapkan dalam kondisi saat ini.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memperingatkan bahwa harga minyak dunia masih memiliki potensi kenaikan yang cukup tinggi.
Menurut Fahmy, saat ini harga minyak mentah global telah mencapai kisaran US$110 per barel. Jika konflik geopolitik global terus memanas, harga minyak bahkan diperkirakan dapat menembus angka US$150 per barel.
“Kenaikan harga minyak global ini tentu akan memberi tekanan besar pada APBN karena asumsi harga minyak dalam anggaran negara masih berada di kisaran US$70 per barel,” kata Fahmy.
Perbedaan yang cukup jauh antara harga asumsi APBN dan harga minyak aktual di pasar dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan. Tanpa penyesuaian kebijakan fiskal, pemerintah dapat menghadapi tekanan anggaran yang semakin berat.
Para ekonom menilai bahwa kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir yang sebaiknya dihindari pemerintah. Hal ini karena dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.
Harga BBM yang lebih tinggi biasanya akan mendorong peningkatan biaya transportasi dan logistik. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang berpotensi memicu inflasi tinggi.
Jika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat dapat menurun secara signifikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai.
Sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi dalam situasi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, refocusing anggaran dari program-program besar dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan fiskal negara.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan subsidi energi, menjaga stabilitas harga BBM, serta melindungi daya beli masyarakat.
Para pengamat juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif agar APBN tetap mampu menghadapi tekanan eksternal tanpa harus membebani masyarakat secara langsung melalui kenaikan harga energi.
Dengan berbagai tantangan global yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan program pembangunan nasional dan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Red-Ervinna
