Jakarta, detiksatu.com || Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang disebut tidak mengizinkan audit terhadap anak usaha hingga “cucu” perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, ketentuan tersebut terasa janggal karena perusahaan induk BUMN sendiri justru diwajibkan menjalani audit oleh negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola perusahaan milik negara.
Ia mempertanyakan dasar hukum dari aturan yang membuat entitas usaha di bawah BUMN tidak dapat diaudit secara langsung oleh lembaga negara, padahal kegiatan bisnis dan keuangannya tetap berkaitan dengan aset negara.
“Peraturan dari mana itu? Masa perusahaan induknya diaudit negara, tapi anak dan cucunya tidak boleh diaudit,” ujar Prabowo dengan nada heran.
Soroti Transparansi Pengelolaan BUMN
Menurut Prabowo, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMN. Ia menilai tidak seharusnya ada perbedaan standar pengawasan antara perusahaan induk dengan anak usaha atau perusahaan afiliasinya.
Dalam pandangannya, setiap entitas yang berhubungan dengan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, seharusnya terbuka terhadap proses audit. Hal ini penting agar penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.
Prabowo juga menegaskan bahwa keterbukaan dalam sistem pengawasan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Jika seluruh lini perusahaan dapat diaudit secara transparan, maka potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini.
Audit Dinilai Penting Untuk Mencegah Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai audit terhadap anak usaha BUMN merupakan bagian penting dari sistem pengawasan negara. Dengan adanya audit yang menyeluruh, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Ia menambahkan bahwa anak usaha BUMN sering kali memiliki peran strategis dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari energi, infrastruktur, hingga layanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap entitas tersebut dinilai sama pentingnya dengan pengawasan terhadap perusahaan induknya.
“Kalau itu masih berkaitan dengan kekayaan negara atau kepentingan publik, maka pengawasannya harus jelas,” kata Prabowo.
Minta Aturan Dikaji Ulang
Lebih lanjut, Prabowo meminta pihak terkait untuk meninjau kembali aturan yang dianggap membatasi audit terhadap anak usaha BUMN. Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada celah dalam sistem pengawasan perusahaan negara.
Menurutnya, evaluasi terhadap regulasi tersebut penting agar tata kelola BUMN dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Ia juga menekankan bahwa sistem pengawasan yang kuat akan membantu BUMN berkembang lebih sehat serta mampu bersaing di tingkat global.
Isu Pengawasan BUMN Kembali Mencuat
Isu mengenai audit terhadap anak usaha BUMN memang telah lama menjadi perdebatan di kalangan pengamat ekonomi, regulator, dan pembuat kebijakan. Sejumlah pihak menilai bahwa struktur korporasi BUMN yang kompleks dengan banyak anak usaha hingga perusahaan afiliasi sering kali membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan secara menyeluruh.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem tata kelola BUMN agar pengelolaan aset negara dapat berlangsung secara profesional. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing BUMN dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Dengan adanya sorotan dari Presiden Prabowo, diskusi mengenai mekanisme audit terhadap anak usaha BUMN diperkirakan akan kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang memastikan seluruh entitas yang berkaitan dengan kekayaan negara berada dalam sistem pengawasan yang jelas dan transparan.
Red-Ervinna
