Jakarta, detiksatu.com || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menyatakan kesiapannya menarik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) jika lembaga tersebut tidak benar-benar membantu mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina dari pendudukan Israel.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara silaturahmi dan dialog bersama lebih dari 160 kiai dan ulama di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, (5/3/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka, di mana para tokoh ulama menyampaikan pandangan dan harapan terkait peran Indonesia dalam isu perdamaian di Timur Tengah, khususnya mengenai nasib rakyat Palestina.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP semata-mata dilandasi oleh niat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jika tujuan tersebut tidak tercapai atau lembaga tersebut dinilai tidak efektif membantu perjuangan rakyat Palestina, maka Indonesia tidak akan ragu untuk mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi tersebut.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara tegas menyatakan sikapnya kepada para ulama mengenai tujuan Indonesia bergabung dalam BoP.
“Beliau bertekad bahwa tujuan Indonesia berada di BoP adalah untuk kemerdekaan Palestina. Jika ternyata keberadaan Indonesia di sana tidak berkontribusi terhadap kemerdekaan Palestina, beliau siap mundur,” kata Cholil Nafis.
Menurut Cholil, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil Indonesia di forum internasional harus berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Komitmen tersebut, kata dia, merupakan bagian dari sikap konsisten Indonesia sejak lama dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Beliau mengatakan, jika saya tidak bermanfaat di BoP, maka saya akan mundur. Semua yang dilakukan Indonesia di sana adalah untuk kepentingan Palestina dan untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk itu, beliau siap keluar,” ujar Cholil mengutip pernyataan Presiden.
BoP sendiri merupakan lembaga internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump sebagai upaya membangun mekanisme baru penyelesaian konflik di Gaza. Lembaga tersebut melibatkan sejumlah negara dan aktor internasional yang diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.
Meski demikian, sejumlah pihak di Indonesia menilai efektivitas BoP masih perlu dipertanyakan.
Dalam pertemuan dengan para ulama tersebut, pembahasan mengenai BoP lebih difokuskan pada relevansinya dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, bukan pada dinamika geopolitik lain di kawasan Timur Tengah.
Cholil Nafis menjelaskan bahwa dalam dialog tersebut tidak ada pembahasan yang mengaitkan masa depan BoP dengan perkembangan konflik lain di kawasan, termasuk serangan sepihak terhadap Iran yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
“Tidak ada pembahasan yang mengaitkan dengan serangan terhadap Iran. BoP ini spesifik dibicarakan dalam konteks Palestina,” jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah sebelum acara berlangsung, Cholil juga menyampaikan pandangan pribadinya bahwa BoP kemungkinan tidak lagi efektif sebagai instrumen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menilai organisasi internasional lain yang telah lama ada justru lebih memiliki legitimasi dan mekanisme yang kuat untuk memperjuangkan isu tersebut.
Menurutnya, Indonesia sebaiknya memaksimalkan peran dalam organisasi multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi forum utama dalam diplomasi internasional terkait konflik Palestina.
“Kami melihat BoP ini tidak terlalu efektif, karena penggagasnya juga tidak memberikan gambaran yang meyakinkan, baik dari sisi track record maupun langkah-langkah yang benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada perdamaian,” ujar Cholil.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina harus tetap dilakukan melalui berbagai jalur diplomasi internasional, termasuk melalui forum OKI dan PBB yang memiliki mandat global dalam penyelesaian konflik dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
Komitmen Presiden Prabowo untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP bukanlah pernyataan yang pertama kali disampaikan. Opsi untuk keluar dari lembaga tersebut sebelumnya juga pernah diutarakan Presiden dalam pertemuan serupa dengan para kiai dan ulama di Istana Kepresidenan pada 3 Februari 2026.
Dalam pertemuan sebelumnya itu, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia akan terus berada di garis depan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Sikap tegas pemerintah Indonesia tersebut kembali menegaskan posisi historis Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Dukungan itu tidak hanya disampaikan dalam bentuk diplomasi politik, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan dan kerja sama internasional untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina di wilayah konflik.
Dengan pernyataan terbaru ini, pemerintah Indonesia memberikan sinyal kuat bahwa partisipasi Indonesia dalam setiap forum internasional akan selalu diukur berdasarkan sejauh mana forum tersebut benar-benar berkontribusi pada terciptanya perdamaian yang adil dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Red-Ervinna
