Bekasi, detiksatu.com ll Pelaksanaan hari kedua program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), di SDN Jayalaksana 03, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, memicu reaksi keras dari kalangan orang tua siswa. Menu yang disajikan dinilai sangat tidak layak dan tidak sebanding dengan standar anggaran yang ditetapkan, hingga memicu dugaan praktik mark up harga pada Selasa (3/3/2026).
Menu Dinilai Tidak Layak
Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua penyaluran, paket makanan yang diterima para siswa terlihat sangat sederhana. Minimnya porsi dan jenis lauk memicu kekecewaan mendalam bagi wali murid yang mengawasi jalannya program tersebut.
Opik, salah satu wali murid, mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai kualitas makanan yang diberikan jauh dari kata "bergizi seimbang" sebagaimana jargon yang diusung pemerintah.
"Hari pertama dan kedua ini menunya sangat memprihatinkan. Isinya hanya satu buah pisang, satu roti, satu butir telur, dan empat keping peyek kecil. Rasanya nilai ini tidak sampai di angka anggaran yang sering disebutkan pemerintah. Kami menduga kuat ada mark up harga yang dilakukan pihak penyedia atau oknum tertentu," tegas Opik dengan nada kecewa.
Keresahan Meluas di Kalangan Orang Tua
Sentimen negatif ini dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp wali murid dan menjadi bahan perbincangan hangat di lingkungan sekolah. Para orang tua mulai membandingkan realitas di lapangan dengan standar gizi ideal yang seharusnya mencakup karbohidrat, protein hewani, sayur, dan buah-buahan yang layak.
Ketidakpuasan ini berujung pada rencana langkah hukum. Pihak wali murid menyatakan akan melaporkan satuan pelayanan atau pihak dapur penyedia Program MBG yang bertanggung jawab atas distribusi ke SDN Jayalaksana 03.
Harapan Pengawasan Ketat
Sebagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda, kasus di SDN Jayalaksana 03 ini menjadi preseden buruk. Masyarakat mendesak:
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan evaluasi lapangan.
Badan Gizi Nasional agar memperketat pengawasan terhadap rantai pasok dan vendor penyedia.
Transparansi Anggaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh siswa, bukan menjadi ajang mencari keuntungan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyedia satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian biaya dan standar menu yang diberikan kepada siswa di sekolah tersebut.
Reporter : Roan
