Indramayu, detiksatu.com || Rapat pembinaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Terisi berubah menjadi ajang “pembongkaran borok”. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan nilai mencapai miliaran rupiah mencuat ke permukaan, menyeret sosok yang disebut-sebut sebagai mitra kerja BPN Kabupaten Indramayu, namun keberadaannya justru dipertanyakan.27/04/ 2026
Kericuhan tak terhindarkan saat seorang warga Desa Jatimunggul secara lantang menuding adanya praktik ilegal dalam pengumpulan dana PTSL. Suasana memanas, saling tuding terjadi di dalam forum resmi, sebelum akhirnya diredam oleh para kuwu yang turun tangan.
“Saya minta uang masyarakat dikembalikan! Nama Ari ini tidak ada dalam struktur ATR/BPN. Ini jelas pungli berkedok program negara!” tegas Imam Syaefuddin, memicu ketegangan.
Uang Rakyat Mengalir, Sertifikat Tak Kunjung Jadi
Fakta yang terungkap dalam rapat membuat publik tercengang. Dana ratusan juta hingga miliaran rupiah telah dikumpulkan dari masyarakat di sejumlah desa, namun sertifikat tanah tak kunjung terbit.
Lima desa kompak bersuara,
Manggungan
Cibereng
Karangasem
Plosokerep
Kendayakan
Kuwu Cibereng, Sanudin Mati Geni, mengaku pihaknya justru menjadi “sasaran amarah” warga.
“Kami ditagih terus, padahal uang bukan di kami. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Jika ditotal, dana yang telah disetor warga mencapai angka yang mencengangkan,
Plosokerep, lebih dari Rp1 miliar
Cibereng: ratusan juta rupiah
Desa lainnya: puluhan hingga ratusan juta
Semua dana tersebut disebut diserahkan kepada pihak yang mengklaim sebagai pengurus atau mitra dalam proses PTSL
Camat Terisi, Boy Billy Prima, secara tegas menyebut praktik tersebut sebagai penyimpangan serius dari aturan pemerintah, yakni SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017.
“Aturan dibuat untuk meringankan masyarakat, bukan jadi ladang pungli. Ini sudah keluar jalur dan harus dihentikan,” tegasnya.
Ia bahkan mendesak agar seluruh uang yang telah dipungut segera dikembalikan tanpa syarat.
Sosok ‘Misterius’ Bantah, Tapi Pernyataan Tuai Sorotan
Ari Bagus Sobari, sosok yang disorot dalam forum, membantah dirinya bagian dari BPN. Ia berdalih hanya menjalankan kuasa dari desa.
Namun pengakuannya justru menuai polemik baru.
“Uang Rp350 ribu itu jasa. Bahkan sebagian digunakan untuk menjamu pegawai BPN saat turun ke lapangan,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung memantik tanda tanya besar
apakah praktik “jamuan” tersebut bagian dari prosedur, atau justru indikasi lain dari penyimpangan?
Aroma Skandal, Desakan Pengusutan Menguat
Kasus ini tak lagi sekadar kericuhan rapat. Aroma skandal mulai tercium kuat. Dugaan pungli dengan nilai fantastis, keterlibatan pihak tak jelas, hingga beban yang ditanggung masyarakat menjadi kombinasi yang berpotensi berbuntut panjang.
Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan pun mulai menguat.
Jika benar terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan tamparan keras bagi program strategis nasional yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil
