Di sinilah publik mulai mengernyitkan dahi. Jika tahap pertama bisa menghabiskan seluruh anggaran, mengapa pada tahap kedua justru menyisakan dana cukup besar? Padahal jumlah penduduk tidak berubah, kebutuhan relatif sama, dan tradisi meugang tetap berjalan seperti biasa.Perbedaan angka yang cukup mencolok ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksinkronan perencanaan atau bahkan potensi ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Publik berhak mengetahui secara jelas berapa jumlah sapi yang dibeli, berapa harga satuannya, siapa penyedia, dan bagaimana mekanisme distribusi dilakukan.
Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian negara justru berubah menjadi polemik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Apalagi dana yang digunakan bukan uang pribadi, melainkan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.Jika pada tahap kedua masih terdapat sisa anggaran, publik menunggu penjelasan tegas,akan digunakan untuk apa dana tersebut? Apakah dikembalikan ke kas negara, dialihkan ke program lain, atau justru mengendap tanpa kejelasan?
Keterbukaan informasi publik bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dituntut tidak bungkam. Transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.Jika penjelasan tidak segera disampaikan secara terang, wajar bila publik menilai ada sesuatu yang janggal. Bantuan sapi meugang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, bukan meninggalkan tanda tanya di tengah rakyat.Publik kini menunggu, ke mana sebenarnya arah sisa anggaran miliaran rupiah tersebut.
Reporter : Dir
