Dana BOS yang diperuntukkan untuk menunjang operasional sekolah, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pembelian alat tulis, hingga kegiatan siswa, dinilai belum terlihat optimal dalam implementasinya di lapangan.
Berdasarkan estimasi jumlah siswa sekitar 145 orang, SDN Kadumalatii 1 diperkirakan menerima dana BOS puluhan juta rupiah setiap tahun. Jika diakumulasikan sejak tahun 2023 hingga 2026, total anggarannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun demikian, kondisi bangunan sekolah disebut masih jauh dari kata layak.
Sejumlah temuan di lapangan memperlihatkan adanya kerusakan pada beberapa bagian bangunan, seperti plafon yang rusak dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa, serta cat dinding yang mengelupas tanpa terlihat adanya perbaikan signifikan.
“Katanya ada dana BOS, tapi kondisi sekolah seperti ini. Plafon rusak, cat mengelupas, dari 2023 sampai sekarang belum ada perubahan berarti,” ungkap salah satu sumber kepada awak media.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah tersebut. Dalam petunjuk teknis (Juknis) BOS, sebagian anggaran diketahui dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Jika mengacu pada total anggaran yang diterima selama beberapa tahun terakhir, masyarakat menilai seharusnya terdapat ruang anggaran untuk melakukan perbaikan ringan secara berkala. Namun hingga saat ini, perbaikan yang terlihat dinilai belum signifikan.
Masyarakat pun meminta pihak sekolah, khususnya kepala SDN Kadumalatii 1, untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan dana BOS agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
“Dana BOS itu uang negara, jadi penggunaannya harus transparan. Kalau memang sudah sesuai aturan, tentu tidak ada masalah untuk dijelaskan kepada masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat respons.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang juga belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Tim BOS Kabupaten dikabarkan akan melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah yang mendapat laporan dari masyarakat.
Warga berharap Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan pemeriksaan dan audit apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.
“Kalau memang sesuai aturan tentu tidak perlu takut diaudit. Tapi kalau ada pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata warga lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, agar anggaran yang bersumber dari negara benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah.
(Jul)
