Ferry juga mengatakan, Satpam memang punya tugas menjaga lingkungan. Tapi kewenangannya hanya sebatas memeriksa dan mencatat identitas, bukan menahan. Ujarnya "
Kalau KTP kamu ditahan, risikonya besar: data bisa disalahgunakan, hilang, bahkan dipakai untuk pinjaman ilegal tanpa kamu tahu.
Lalu kenapa masih terjadi? Karena kebiasaan yang dianggap normal. Ujarnya,"
Lanjut Ferry, Padahal, sesuatu yang “biasa” belum tentu “benar secara hukum”.
Solusi cerdasnya:
- Tunjukkan KTP, jangan ditinggal
- Minta dicatat, bukan ditahan
-Gunakan kartu tamu sebagai pengganti
Kalau kamu diam, praktik ini akan terus terjadi. Tapi kalau kamu paham hakmu, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Tegasnya,
Ingat keamanan itu penting, tapi hak atas identitas jauh lebih penting, Pernah ngalamin KTP ditahan,? Yuk konsultasi legal hukum bersama George Ferry parluhutan.
Lebih lanjut Ferry, Persyaratan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di meja resepsionis atau pos keamanan sebagai 'jaminan' memasuki area komersial, perkantoran, atau kompleks bisnis telah menjadi rutinitas yang diyakini sebagai standar keamanan.
Dalam banyak kasus, KTP fisik pengunjung akan ditahan hingga Aktivitas kunjungan selesai.
Namun, dalam kacamata hukum terkini, khususnya sejak disahkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP), praktik ini bukan lagi sekadar prosedur, melainkan tindakan pemrosesan data ilegal yang berisiko tinggi.
Pengelola Gedung atau badan usaha kini menghadapi ancaman sanksi serius karena melanggar hak fundamental subjek data.
Sebagai dokumen identitas yang melekat pada individu, KTP memuat Informasi krusial yang menuntut perlindungan maksimal. Pengelola aset, properti, dan keamanan kini wajib meninjau ulang seluruh kebijakan akses mereka. Kepatuhan terhadap UU PDP adalah prasyarat mutlak untuk menghindari denda, gugatan, dan sanksi pidana.
KTP bukanlah selembar kertas biasa. Dokumen ini menyimpan informasi yang sangat pribadi, menjadikannya 'Data Pribadi' yang harus dilindungi secara berlapis. Sifat dari data yang terkandung di dalamnya menempatkan perlindungan pada level tertinggi.
Kategori Data dan NIK
Data Pribadi Spesifik: Walaupun KTP secara keseluruhan tergolong Data Pribadi Umum (berdasarkan Pasal 4 UU PDP), memuat informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik. NIK dan biometrik adalah elemen data yang sangat rentan penyalahgunaan identitas.
Keterkaitan Risiko: NIK seringkali menjadi kunci untuk mengakses layanan perbankan, keuangan, atau data sensitif lainnya. Penahanan KTP fisik membuka peluang bagi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk menyalin, memfoto, atau merekam data tersebut, yang bertentangan dengan prinsip keamanan (Pasal 39 UU PDP).
Prinsip Keterbatasan dan Legalitas
Pasal 20 dan Pasal 22 UU PDP mensyaratkan bahwa pemrosesan data pribadi, termasuk menahan KTP, harus didasarkan pada tujuan yang jelas, spesifik, dan sah secara hukum.
Praktik penahanan KTP hanya untuk tujuan 'keamanan standar' tanpa penjelasan yang transparan dan persetujuan eksplisit dari pengunjung, dinilai melanggar prinsip legalitas dan proporsionalitas. Data yang diproses harus terbatas pada kebutuhan minimum.
Ketiadaan Dasar Hukum Kewajiban Penahanan KTPTantangan terbesar bagi pengelola gedung yang masih menerapkan sistem penahanan KTP adalah ketiadaan dasar hukum yang mewajibkan praktik tersebut. Kebiasaan tidak sama dengan kewajiban Regulasi.
Bukan Kewajiban Sektoral Umum
Sektor Khusus: Kewajiban identifikasi yang sangat ketat (seperti pemindaian KTP untuk registrasi) hanya berlaku pada sektor yang diatur ketat, seperti perbankan (KYC), layanan Telekomunikasi, atau fasilitas yang dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang memiliki peraturan keamanan spesifik.
Gedung Komersial: Tidak ada peraturan sektor, baik dari Kemnaker maupun otoritas properti, yang secara eksplisit mewajibkan atau membenarkan pengelola perkantoran, mal, atau Apartemen umum untuk menahan KTP fisik pengunjung hanya demi alasan akses.
Melanggar Prinsip Proporsionalitas
Kewajiban penahanan KTP dinilai berlebihan (tidak proporsional) hanya untuk tujuan verifikasi masuk-keluar gedung.
Opsi pencatatan identitas dasar, pemindaian wajah, atau penggunaan kartu akses temporer adalah alternatif yang jauh lebih minim risiko. Tanpa dasar hukum yang kuat, praktik penahanan KTP bertentangan langsung dengan Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP.(Red)
