Kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (25/6) dihadiri oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Erdiriyo, S.E., M.M., Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Perekonomian Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si.
Selain itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Hendrayani, Pemimpin Wilayah Denpasar PT Jamkrindo Trio Witarko, Pemimpin Cabang PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Agung Yang Perdana Aditio, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Cabang PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Agung Yang Perdana Aditio menjelaskan bahwa Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin kredit milik pemerintah terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai layanan penjaminan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penjaminan proyek pembangunan.
Ia menjelaskan, peran utama Jamkrindo adalah membantu pelaku usaha yang layak secara usaha (feasible) tetapi belum memenuhi persyaratan perbankan (belum bankable), terutama terkait keterbatasan agunan, sehingga mereka dapat memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Jamkrindo juga mencatat kinerja signifikan dengan total penjaminan kredit UMKM yang telah mencapai lebih dari Rp1.700 triliun selama periode 2015–2025. Selain itu, perusahaan akan memperkuat kolaborasi dengan perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, melalui penjaminan produk KUR dengan target penyaluran sebesar Rp350 miliar pada tahun 2026.
FGD tersebut turut membahas peluang penjaminan berbagai proyek strategis dan pembangunan infrastruktur melalui produk Kontra Bank Garansi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah keterlibatan Jamkrindo dalam penjaminan proyek Pilot Project Hybrid Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 2.000 kW dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1.100 kWac On Grid milik PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yang berlangsung khidmat. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa yang dipimpin oleh Ibu Jeni, serta perkenalan seluruh peserta dan narasumber. Selanjutnya, kegiatan memasuki sesi utama berupa Focus Group Discussion yang menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antara Jamkrindo dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT.
Dalam pemaparannya, PT Jamkrindo menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Selain sektor UMKM, kebutuhan penjaminan pada sektor sumber daya ekstraktif dan ekonomi kreatif juga menjadi salah satu topik pembahasan.
Pada sesi pemaparan kondisi ekonomi daerah, disampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. NTT tercatat masuk dalam 10 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia serta mampu menjaga inflasi secara terkendali. Capaian tersebut mendorong pemerintah pusat memberikan penghargaan dan insentif kepada Provinsi NTT.
Para peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, terutama yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam konteks tersebut, keberadaan Jamkrindo dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT memaparkan berbagai inisiatif pemerintah daerah dalam mendukung petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan dan layanan keuangan. Di antaranya adalah pendampingan terhadap 368 UMKM yang berhasil memperoleh pembiayaan kredit senilai Rp11 miliar, serta program mentoring bagi 53 UMKM dengan nilai realisasi mencapai Rp3,7 miliar.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT menjelaskan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan, jembatan, sanitasi, dan penataan ruang. Berbagai pembangunan tersebut telah dilaksanakan di sejumlah wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Timur.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah perwakilan daerah menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Perwakilan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), misalnya, menekankan pentingnya dukungan penjaminan kredit bagi petani dan pengrajin mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan per kapita di wilayah tersebut.
Selain itu, dibahas pula tantangan yang dihadapi Kabupaten Sabu Raijua terkait regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Jamkrindo dan pemerintah daerah membahas peluang kerja sama yang lebih luas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah kabupaten/kota di NTT.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat program pemberdayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur, serta mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi daerah dan Program Asta Cita.
Reporter: Emanuel Boli
