Tiom, detiksatu.com || Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Baliem Barat menyatakan keprihatinannya terhadap situasi operasi militer di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan
Operasi Cartenz damai tersebut menilai berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah itu belum mendapat penyelesaian secara tuntas, termasuk dugaan pengeboman yang menurut mereka telah berdampak pada warga sipil. Pernyataan ini sejalan dengan sikap KNPB yang disampaikan dalam rilis pers pada pertengahan Juni 2026 mengenai situasi kemanusiaan di Papua.
Ketua KNPB Wilayah Baliem Barat, Demin Tabuni, mengatakan bahwa sejak peristiwa dugaan pengeboman di Kampung Yigemili, Distrik Melagi, beberapa bulan lalu, terdapat dua warga yang dinyatakan hilang, yakni Yoban Wenda (lansia) dan Wiringga Wenda (pemuda). Menurutnya, hingga kini keberadaan maupun jasad keduanya belum diketahui.
Selain itu, Demin menyebut warga sipil setempat terpaksa meninggalkan rumah, harta benda, ternak, dan kebun mereka untuk mengungsi ke Kampung Wunambugu.
"Masyarakat meninggalkan rumah, ternak, dan perkebunan lalu mengungsi ke Kampung Wunambugu," ujar Demin melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Sabtu (6/6).
Demin juga mengklaim bahwa pada 6 Juni 2026 kembali terjadi insiden di Kampung Yigemili yang mengakibatkan seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Pedite Weya menjadi korban ledakan yang disebut berasal dari granat drone. Klaim tersebut, menurutnya, didasarkan pada laporan warga yang identitasnya tidak disebutkan.
Menurut laporan yang diterimanya, masyarakat sejak kejadian itu hidup dalam tekanan akibat kehadiran aparat bersenjata dan pemantauan menggunakan drone udara.
"Mau berburu atau mencari kelapa hutan harus meminta izin kepada pos militer. Setiap aktivitas dipantau drone atau kamera terbang. Ini menunjukkan sikap militer yang dinilai tidak melindungi dan mengayomi masyarakat sipil," kata Demin.
Ia juga menyatakan kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Lanny Jaya, seperti Kuyawage, Goa Balim, Balingga, Tiomneri, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, keberadaan pos-pos TNI dari pusat kota hingga kampung-kampung membuat masyarakat merasa hidup dalam tekanan.
KNPB Wilayah Baliem Barat mendesak agar personel militer non organik tidak membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Organisasi tersebut menilai penambahan pasukan dalam skala besar justru memperburuk situasi kemanusiaan dan tidak menyelesaikan akar konflik di Papua.
Selain itu, Demin berharap Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memantau situasi di wilayah tersebut secara serius serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak." (Inggi Kogoya)
